oleh

Bawaslu Cianjur Rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Untuk Pilkada 2020

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

CIANJUR – Bawaslu Kabupaten Cianjur merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pilkada Kabupaten Cianjur 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Cianjur, jalan raya terusan KH. Abdullah bin Nuh Desa Rancagoong Kecamatan Cilaku.

Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tersebut, Cianjur berada pada peringkat kedua di Jawa Barat. Selain itu, cianjur pun mendapat peringkat ke-4 se-Pulau Jawa, dan peringkat 17 se-Indonesia.

Kondisi tersebut mengindikasikan potensi-potensi kerawanan bisa terjadi berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan pertama kali dirilis Bawaslu RI pada 22 Februari 2020 lalu.

Hadir dalam acara tersebut anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Cianjur Hilman Wahyudi, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Cianjur, Hadi Dzikri Nur, Ketua Bawaslu Cianjur Usep Agus Z, Kasat Intelkam Polres Cianjur AKP Jayudin, Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Cianjur, Wahyu Ginanjar, serta para awak media Cianjur.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur mengatakan, terdapat empat dimensi IKP Pilkada Cianjur 2020 yang jadi barometer. Keempat dimensi itu terdiri dari konteks sosial dan politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi serta partisipasi.

“Untuk IKP Kabupaten Cianjur berada pada kategori 5 dengan level nilai 63,77. Berdasarkan penilaian dimensi Konteks Sosial dan Politik poinnya sebesar 67,07, pada dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil poinnya sebesar 66,15, pada dimensi Kontestasi nilainya sebesar 51,91, dan pada dimensi Partisipasi Politik poinnya sebesar 72,15,” tutur Hadi kepada wartawan, Jumat (06/03/2020).

Dari IKP tersebut, kata Hadi, muncul sejumlah rekomendasi dalam mengatasi kerawanan dalam Pilkada 2020 mendatang. “Untuk penyelenggara pemilu, meningkatkan pelayanan terutama terhadap proses pencalonan, akurasi data pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat,” katanya.

Selain itu, partai politik harus meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan dan melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan pilkada.

“Untuk pemerintah, memastikan dukungan pelaksanaan Pilkada dan mengintensifkan forum-forum komunikasi untuk konsolidasibdan pencegahan potensi kerawanan,” ungkap dia.

Sedangkan untum Polri, TNI, BIN, dan Binda, menguatkan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontak dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP. “Terakhir, Ormas dan OKP, memperluas jaringan pemantauan Pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik.” tambahnya.

“Kerawanannya itu hanya karena letak demografisnya saja”

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU kabupaten Cianjur Hilman Wahyudi, mengatakan, IKP Pilkada 2020 tentu harus disikapi bersama-sama. Artinya, semua pihak harus menguatkan komitmen untuk menjaga kondusivitas wilayah selama berlangsungnya penyelenggaraan pilkada.

“Tingkat kerawanan penyelenggaraan pilkada itu tentu berubah-ubah. Sejauh ini kami di KPU selalu berkomitmen melaksanakan pilkada agar berjalan dengan aman dan tertib,” terang Hilman.

Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur, Wahyu Ginanjar, menjelaskan, relatif tingginya IKP Pilkada Cianjur 2020 didasari pertimbangan minimnya informasi yang diterima masyarakat.

Maka dari itu, di perlukan adanya penyebaran informasi lebih masif kepada semua elemen masyarakat dan pemerintahan untuk bersama-sama menyukseskan pilkada nanti.

Sementara itu Kasat Intel Polres Cianjur, AKP Jayudin berharap sosialisasi indeks kerawanan pemilu tidak berhenti dan terus berlanjut.

“Sehingga hal-hal negatif tidak terulang lagi dan bisa di minimalisir,” pungkasnya. (Denni Krisman)

Berita Terbaru