by

HKTI : Harus Ada Political Will, Biar Tidak Ada Dikotomi, Petani Biasa Dan Petani Hutan

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sesuai reforma agraria didalamnya itu mensejahterakan petani tanpa membedakan mana petani hutan mana petani diluar hutan, ” demikian dikatakan HKTI DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Doddy Imron Cholid usai acara seminar ” Menuju Hutan Lestari Untuk Kemaslahatan Masyrakat, yang diselenggarakan Serikat Karyawan Perhutani, di Aula Rimba Harmoni Jl Sukarno Hatta no 628 Bandung, Kamis (26/9/2019).

Saat ini masih terjadi ketimpangan terhadap petani hutan terkait masalah bantuan, terutama soal akses permodalan.

Diakui Doddy soal lahan menjadi problem utama petani hutan untuk mengakses permodalan.

” Ada perbedaan bantuan ke petani hutan karena dianggap lahan yang digarap, tanahnya negara bukan tanah milik,” jelasnya.

Padahal pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan
Perhutanan sosial. Dengan demikian akses masyarakat untuk mengelola hutan lebih terbuka. Namun bantuan terhadap petani hutan masih sebatas bantuan bibit.

Baca Juga Ini  Perhutani Bersama Unpad Tandatangani MOU Kerjasama Penelitian Tanaman

Luas lahan untuk Perhutanan Sosial mencapai luas 12,7 hektar dan telah digunakan sebanyak 2,6 juta hektar. Sedangkan dipulau Jawa lahan untuk perhutanan sosial seluas 105,89 ribu hektar.

Kesejahteraan petani hutan sebut Doddy harus didorong melalui kebijakan.

” Harus ada politikal will, kita akan sampaikan ke Ketua Umum untuk disampaikan menteri dan presiden,” jelasnya.

Senada dengan Doddy, Ketua Sekar Perhutani Muhammad Ikhsan sulitnya akses permodalan bagi petani hutan lantaran lahan garapannya milik negara.

Padahal, sambung dia, petani sama saja masyarakat seperti petani lainnya yang menggarap dilahan milik. Apalagi Perhutani telah menjalan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem ini dilaksanakan bersama masyarakat yang tinggal disekitar hutan.

” Kami pernah mencoba skema KUR tapi tidak bisa karena lahannya punya negara, ” ujarnya.

Disamping itu menurut Ikhsan stigma petani hutan merupakan binaan Perhutani juga berperngaruh terhadap bantuan bagi petani hutan.

Baca Juga Ini  Dua Tokoh Nasional Indonesia Dipertemukan di MRT "I Love you Bapak berdua"

“Selama ini petani hutan dianggap rakyatnya Perhutani jadi dianggap tanggung jawab Perhutani padahal PHBM ini ya masyarakat,” tegasnya.

Kendati ada kendala bantuan, dikatakan Ikhsan pihaknya terus berupaya meningkatkan ekonomi petani hutan. Salah satunya melalui pengelolaan wisata hutan.

” Sekarang selain dari aspek produksi pertanian, bergeser ke wisata. Seperti di Jawa Barat. Dari wisata petani jadi lebih sadar nilai pohon itu lebih bernilai ketika pohon berdiri tinggi,” bebernya.

Dilain sisi Ikhsan juga menyinggung
kebijakan perhutanan sosial hingga saat ini belum terserap secara optimal. Pasalnya disamping soal kepentingan, hutan sebagai aset publik juga merupakan wilayah mitigasi bencana.

” Hutan dalam kontek mitigasi bencana, perlu di evaluasi karena kami bagian dari negara hutan itu aset publik. Harus ada evaluasi dampak lingkungannya harus dicermati,” pungkasnya.(sas)

Berita Terbaru