oleh

Ketua FP2KEL Tanggapi Pernyataan Politisi Golkar

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LUWU,-  Sehari setelah DPRD Luwu bentuk pansus terkait penggunaan dana covid-19, fraksi (Golkar) barisan penolak pansus menyebut lahirnya pansus tidak sesuai prosedur. Hal itu disebut ketua fraksi Golkar di DPRD Luwu, Andi Muharrir yang dilansir dari Media Mitrasulawesi,id, Kamis (4/6/2020).

Menanggapi pernyataan Andi Muharrir, Ketua Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) , Ismail Ishak yang juga mantan pengurus Golkar Luwu menyebut Ketua Fraksi Golkar itu keliru menganggap pansus tidak prosedural.

“Ketua Fraksi Golkar menganggap tidak sesuai aturan itu keliru karena DPRD tercatat sudah 7 kali melakukan RDP, namun tidak ada hasil terkait transparansi anggaran kinerja penanganan covid-19 di kab. Luwu”, sebut Ismail kemarin,Kamis (4-6-2020)

Bahkan koordinator FP2KEL itu menyayangkan sikap Andi Muharrir yang mantan Ketua DPRD Kab.Luwu periode Tahun 2014-2019 dari Partai Golkar, menyebutkan tidak ada pelaporan dari masyarakat, sehingga tidak perlu membentuk pansus.

“Kan aneh kalau menunggu laporan dari masyarakat baru mau membentuk pansus, jika demikian maka tak perlu anggota DPRD repot mewakili rakyat, karena anggota dewan sebagai wakil rakyat harusnya lebih pro aktif melakukan pengawasan terhadap kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, jangan menunggu laporan dari masyarakat baru mau bertindak, “tegas Ismail”.Awak media Infonawacita.or.id

Sambung Ismail, terbentuknya pansus harus didukung bukan, itu demi terpenuhinya keadilan bagi masyarakat. Dana yang digunakan itu kan uang rakyat, jadi harus dipastikan digunakan sesuai peruntukannya. Penolakan ketua fraksi Golkar terhadap pansus covid-19 patut dipertanyakan.

Terpisah Sekretaris LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara Luwu Oktovianus, mengatakan Anggaran Covid 19 merupakan uang rakyat dan seharusnya bersikap transparansi,masa harus menunggu laporan dari masyarakat.

“Saya sebagai pengurus LSM, serta sejumlah Media se Kabupaten Luwu mengkritik pernyataan saudara Andi Muharir yang seharusnya menerima Aspirasi masyarakat & menerima Pembentukkan PANSUS Anggaran Covid 19,”.(ok)

Berita Terbaru