oleh

Ketua MPW PP Jabar Resmi Kukuhkan MPC PP Kota Bandung

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANDUNG |Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila Kota Bandung masa bakti 2019-2023 pada Sabtu (29/2/20) resmi dikukuhkan langsung oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat Drs. H. TB. Dasep IPS.,BE.,M.Sc. di Gedung Sekertariat MPC PP Kota Bandung Jalan Ir. H. Juanda No. 37 Kota Bandung, Jawa Barat.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bandung Ir. H. Yayan Suherlan mengatakan menuturkan, Dinamika masyarakat Indonesia dewasa kini, mengalami degradasi pemahaman kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Turunnya pemahaman tersebut, memiliki prosesi tersendiri dimana dampaknya dapat kita fahami dan di rasakan, salah satunya adalah melemahnya persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa.
“Konflik-konflik sosial, kesenjangan ekonomi dan munculnya radikalisme, dampak dari lemahnya masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan azas-azas kebangsaan,” tutur Yayan kepada wartawan, usai dilantik sabtu (29/02/20), siang tadi.

Tambah Yayan, Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, serta distribusi ekonomi dengan adil dan merata sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang tidak terimplementasikan, berdampak pada memudarnya rasa kecintaan terhadap Negara dan Bangsa.

“Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya penyikapan secara arif dan bijaksana melalui sarana dialog, dengan tujuan untuk memperkuat sendi-sendi kehidupan kebangsaan dan bernegara. Sehingga, tumbuh kembali rasa persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa” ucapnya.

Berpenduduk kurang lebih 265 juta jiwa dengan kondisi geografis yang luas, Indonesia menjadi satu-satunya Negara di dunia yang memiliki keragaman suku bangsa, perairan hulu hilir, serta berbagai pulau-pulau yang direkatkan oleh sungai dan udara di atasnya.

suku bangsa yang terorganisasikan dalam satu wadah Negara bernama Indonesia, memiliki resiko-resiko yang cukup besar. Diantaranya adalah persoalan pemerataan pembangunan dan keutuhan dalam memaknai dasar-dasar hukum perundangan serta tujuan-tujuan negara.

“Tentu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu harmonisasi maupun keselarasan antar berbagai komponen anak bangsa,” jelas Yayan.

Harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara antar komponen dan lapisan masyarakat, merupakan bagian utuh dari konsepsi pembangunan nasional yang korelatif dan berkesinambungan, serta mengedepankan aspek musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan.

Tanpa adanya harmonisasi, tentu sulit musyawarah mufakat di wujudkan. Oleh karenanya, kesadaran bermusyawarah mufakat harus di mulai dari ruang lingkup terkecil, sehingga berdampak pada kesadaran mufakat secara kolektif.
Dengan demikian, dialog-dialog sesama anak bangsa, mutlak diperlukan, sehingga dapat mewujudkan kesadaran dan kesaling mengertian, yang kemudian melahirkan rasa saling percaya diantara sesama anak bangsa.

“Kota Bandung berpenduduk kurang lebih 2.5 (dua juta lima ratus) juta jiwa, memiliki nilai historis yang cukup besar, serta memiliki heterogenitas sosial, budaya, politik dan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga hal tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber konflik sesama warga Kota maupun dengan yang lainnya,” paparnya.

Oleh karena itu, dapat difahami oleh semua pihak, bahwa azas musyawarah mufakat, tenggang rasa dan gotong royong yang sudah memudar, harus kembali dipulihkan, sehingga nilai-nilai kebersamaan di dalam keberagaman dapat di wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan Pancasila dan Mukadimah UUD 1945.

“Kesatuan dengan kesadaran utuh bagi segenap lapisan masyarakat, khususnya dalam menjaga dan mendukung upaya-upaya Negara, akan membuktikan bahwa tidak ada lagi dikotomi sosial, politik, budaya, hukum dan hankam yang melanda sesama anak bangsa. Inilah ciri masyarakat yang satu yaitu Satu Negara Satu Indonesia,” pungkasnya.(*)

Berita Terbaru