oleh

Rian, Ketua Bantuan Hukum PDI Perjuangan Kabupaten Bandung : Jika Tidak Diproses Hukum, Kasus Pembakaran Bendera, Itu Preseden Buruk Bagi Demokrasi

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Gelombang reaksi atas peristiwa pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh massa demonstran di depan gedung DPR/MPR pada Rabu (24/6/2020) terus bergulir. Kecaman juga disampaikan PDI Perjuangan Kabupaten Bandung.

Ketua Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Rian Irawan mengatakan pihaknya mengutuk keras aksi pembakaran bendera partai berlambang banteng tersebut.

” Itu sudah tindakan vandalisme. Benar, menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak warga negara itu dijamin Undang-Undang, tapi tidak dengan melanggar hukum,” ujar Rian melalui siaran pers, di Bandung, Jum, at (26/6/2020).

Kondisinya sebut Rian makin diperparah oleh oknum-oknum yang mengaitkan PDI Perjuangan dengan Partai Komunis Indonesia.

” Itu jelas fitnah dan mengada ngada, partai kami resmi diakui secara hukum terus dikaitkan dengan PKI sebagai partai terlarang, dimana relevansinya,” tegasnya.

Menurut Rian demokrasi harus dibarengi dengan keadaban serta ketaatan terhadap hukum. Untuk itu pihaknya akan mengawal melalui pihak kepolisian agar pelaku diproses secara hukum.

” Kita minta Kepolisian bekerja profesional mengusut kasus ini. Apabila tidak tuntas ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi di
Indonesia. Kami mendorong pihak Polresta Bandung untuk pro aktif dan meneruskan tuntutan
kami kepada Kapolri,” tuturnya.

Lebih jauh dikatakan Rian aksi pembakaran bendera tersebut bisa menyulut perpecahan dimasyarakat.

” Kalau sepakat terhadap Pancasila, jangan sampai menyulut perpecahan. Itu malah menggerus nilai dan esensi dari Pancasila itu sendiri, ” pungkasnya. (sas)

Berita Terbaru