by

Sambangi Istana Presiden Pimpinan KPU Disambut Jokowi

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, – Presiden Joko Widodo menerima pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (11/11/19). Dalam pertemuan tersebut, Arief Budiman menyampaikan tentang pertemuan ketua KPU adalah untuk menghadiri pertemuan pemilihan presiden. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU berhak menyetujui keputusan pemilihan presiden dan DPR.

Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas tiga hal, Bapak Presiden. Yang pertama, pelaksanaan pileg dan pilpres 2019. Kemudian terkait, dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020, kemudian yang terkait dengan tata kelola kesehatan KPU,” kata Arief Budiman.

Selain menyampaikan kepada Presiden dan DPR, KPU juga mengajukan laporan kepada lembaga terkait, seperti MPR, DPD, kementerian terkait, serta kepolisian dan TNI.

“Laporan ini perlu kami sampaikan sebagai bahan bagi pihak untuk bisa meminta, memberi masukan, memberi catatan, sekaligus menentukan ke depan, langkah kita, mengadakan pemilu dan demokrasi kita baik seperti apa,” ungkapnya.

Terkait pelaksanaan pileg dan pilpres 2019, KPU menyampaikan beberapa catatan yang cukup penting untuk disampaikan kepada publik, antara lain soal tingkat keikutsertaan kandidat perempuan. Menurut Arief, sejak pemilu 2004 hingga pemilu 2019, jumlah kandidat perempuan terus bertambah diamanatkan dalam UU Pemilu.

“Kemudian jumlah kandidat (perempuan) yang terpilih juga bertambah. Untuk DPR dan DPD, pada 2014 terpilih 131, di 2019 terpilih 162,” imbuhnya.

Selain itu, Arief juga berpartisipasi dalam pemilihan umum yang mendukung pemilu 2019. Untuk percaya, pada pemilu 1999 hingga 2009, partisipasi pemilih semakin meningkatkan tren penurunan.

“Pemilu 2014 kita naik tetapi dengan angka yang sangat kecil, pemilu 2019 naik cukup signifikan dari 75 persen menjadi 82 persen. Jadi meningkat 7 persen dan ini melampaui target nasional 77,5 persen,” paparnya.

Hal lain yang disampaikan kepada Presiden, yaitu tentang data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh pejabat yang dipilih. Menurut Arief, pada pemilu 2019 data LHKPN seluruh pejabat yang terpilih, baik di pemilihan presiden, pemilu DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten / kota mencapai 100 persen.

“Jadi jika selama ini para pejabat negara kita angkanya masih belum terlalu tinggi dalam data penyampaian LHKPN, di pemilu 2019 KPU menyetujui di dalam peraturan KPU harus menjadi dan kami memperbolehkan ini dipatuhi oleh calon anggota dewan terpilih. Jadi 100 persen data LHKPN- nya bisa terpenuhi, “jelasnya.

Baca Juga Ini  Usai Dilantik Jokowi Paparkan Lima Fokus Kerja Priode Kedua

Berita Terbaru