oleh

Sambut Indonesia Emas 2045, Dispora Jabar Godog Rancangan Pergub LPKP

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANDUUNG,- Acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme, Organisasi dan Tata Kerja LPKP Provinsi Jawa Barat di Gedung Dispora Jabar, Jalan Pacuan Kuda No.140, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung.  Acara yang diinisiasi oleh Bidang Pemuda Dispora Jabar tersebut bertujuan untuk menyediakan payung hukum yang memadai untuk mengatur koordinasi, organisasi, tata kerja dan penganggaran LPKP Provinsi Jawa Barat.

Dalam acara tersebut mendiskusikan tentang urgensi dibentuknya LPKP dan kondisi kepemudaan Jawa Barat masa kini. Rio F Wilantara, Ph.D., ketua DPD KNPI Jawa Barat mengatakan bahwa 1 sampai 2 tahun ke depan Provinsi Jawa Barat akan mengalami bonus demografi dimana angkatan usia produktif (16-30 tahun) akan lebih besar dibanding dengan angkatan sebelum dan sesudahnya.

“Demografi Jawa Barat saat ini sudah menyentuh angka 50 juta penduduk. Begitu gemuknya. Jangan sampai nanti bonus demografi yang kita alami akan menjadi bencana demografi jika pemerintah tidak mengelolanya dengan baik,” ujarnya ketika menyampaikan paparan.

Rio juga mengungkapkan berdasarkan hasil riset tahun 2008, keberhasilan Indonesia selamat dari krisis ekonomi global karena ditopang oleh usaha kecil menengah. “Pemuda dan UMKM ini akan menjadi aset dan kekuatan bagi Jawa Barat dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Di mana Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara ekonomi terbesar di dunia,” tambahnya.  

Hal tersebut dipertegas oleh Drs. H. Emni Muhammad Nizar, M.Pd., selaku Kabid. Pemuda Dispora Jabar yang mengungkapkan bahwa pemuda merupakan aset yang sangat berharga bagi kemajuan bangsa Indonesia. Meski begitu, dirinya menyayangkan bahwa Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) provinsi Jawa Barat saat ini berada di posisi di 34 dari 34 daerah. Selain itu, Nizar menyebutkan bahwa persoalan lain yang dihadapi Dispora Jabar adalah jumlah pengangguran yang mencapai 17,99%. Hal tersebut akan menjadi “pekerjaan rumah” bagi semua pihak. Dirinya berharap ada sinergitas dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, pemuda, dan media massa.  

“ini akan jadi kerja keras kita semua, kita harus berpegangan tangan, harus kompak dalam berbagai media pertemuan. Pemuda harus disadarkan, diberdayakan dan difasilitas pengembangan potensi sesuai dengan amanat Undang-Undang. Salah satu upaya kami membentuk LPKP adalah untuk mempermudah pengusaha muda dalam mendapat bimbingan, motivasi, technicalskill, dan fasilitas akses permodalan. Dengan begitu, bisa menekan angka pengangguran. LPKP bisa memberikan sumbangan yang besar bagi para pemuda khususnya di bidang kewirausahaan,” ujarnya.  

Ketua tim perumus LPKP Fajar Arif Budiman, M.A.P. menyatakan bahwa LPKP sudah diamanatkan sejak 10 tahun yang lalu. Direktur Eksekutif Poldata tersebut mengemukakan bahwa LPKP tercantum secara eksplisit di dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pelayanan kepemudaan. “Bahkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan sudah mengamanatkan tentang pembentukan LPKP. Kemudian pemerintah menurunkannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan, kemudian dilanjutkan dalam PP No 40 tahun 2013 yang sudah mengatur tentang susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP). LPKP kemudian diturunkan dalam Peraturan Menpora No 944 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan,” jelasnya.

Lebih jauh Fajar memperkenalkan LPKP kepada para narasumber FGD yang terdiri dari pakar creativepreneur, ahli hukum, wakil ketua umum Dekranasda, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, dan ketua DPD KNPI Jawa Barat beserta para audience yang terdiri dari Forum Kewirausahaan Pemuda, Penggiat Kewirausahaan Pemuda Jawa Barat, beberapa CEO perusahaan yang ada di Jawa Barat, serta akademisi.

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang, LPKP hanya memberikan akses permodalan. Jadi LPKP tidak serta merta melaksanakan pengelolaan permodalan yang didistribusikan, kemudian diawasi, digulirkan, dan seterusnya. Jadi LPKP hanya bertugas untuk memberikan akses permodalan saja,” paparnya.

Fajar menambahkan bahwa terdapat dua tugas besar LPKP yakni memastikan pemuda siap menjadi debitur. Artinya pemuda harus dianggap layak bekerjasama dengan Bank. Selanjutnya, yang kedua adalah membangun kemitraan dengan lembaga yang mungkin dapat memberikan permodalan, baik Perbankan maupun Nonperbankan.

Hal tersebut disambut baik oleh Bambang Tris Bintoro selaku pakar Creativepreneur di Jawa Barat. Dirinya mengatakan bahwa hal tersebut menjadi solusi dari permasalahan yang selama ini dialaminya di lapangan.

“Berdasarkan pengalaman di lapangan, yang punya modal (uang) itu bukan cuma lembaga seperti Perbankan saja, tapi banyak teman-teman kami yang memiliki sejumlah uang,  tapi mereka bingung menggunakannya untuk usaha apa. Di sisi lain, banyak juga wirausahawan pemuda pemula yang potensial, bisnisnya sehat, marketnya jelas kesulitan mencari modal untuk mengembangkan bisnisnya. Saya harap LPKP bisa menjembatani masalah ini,” ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh DR. Siti Aisyah Tutyhandayani Wakil Ketua Umum Dekranasda Provinsi Jawa Barat. “Berdasarkan pengalaman kami, di tingkat nasional, teranyata 50% pengusaha berasal dari Jawa Barat. Artinya Jawa Barat punya potensi yang besar. Bagi saya, LPKP ini adalah lembaga yang sangat bagus karena bisa mendukung para wirausahawan muda dalam mengembangkan usahanya. Saya pun, selaku pengurus Dekranasda mengapresiasi ketika bisa kerjasama dengan LPKP. Saya harap Dispora bisa secepatnya merelasisasikan LPKP melalui Peraturan Gubernur, sehingga di tahun 2020 LPKP bisa dibentuk,” harapnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Drs. Hilmawan, M.Pd., Kasi Kewirausahaan Dispora Jabar. Dirinya berharap para pemangku kebijakan bisa mendukung terbentuknya LPKP tersebut. “Pada tahun 2018 Dispora Jawa Barat pernah menyelenggarakan workshop untuk memetakan peluang dan hambatan dalam pembetukan lembaga ini. Kesimpulan dari workshop tersebut adalah perlunya dukungan politis yang kuat dari para pemangku kepentingan yang ada. Gagasan dalam forum ini (FGD LPKP) semoga mampu memberikan fondasi yang kuat agar lembaga ini bisa berjalan sesuai dengan harapan,” ujarnya.

Hal tersebut diamini oleh DR. Mathius Tandiontong selaku Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. “Tentang LPKP ini saya rasa kita perlu mendorong agar tujuannya bisa tercapai. Kita juga dorong perusahaan BUMN di Jawa Barat untuk bisa berkontribusi dan mendukung LPKP dalam bentuk CSR,” jelasnya.

Terakhir, Anton Sulthon, SH, MH.,  selaku Ahli Hukum Tata Negara menambahkan bahwa kehadiran LPKP ini harus diperkaya oleh masukan-masukan dari masyarakat. Sehingga visi dari rancangan Peraturan Gubernur bisa diterima manfaatnya oleh masyarakat luas yang ada di Jawa Barat. “Peraturan gubernur ini uniknya tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif atau DPRD. Posisi DPRD di sini adalah sebagai konsultatif dan kooridinasi saja. Maka diperlukan penjaringan-penjaringan masukan dari masyarakat, supaya visi dari Pergub ini bermanfaat bagi warga Jawa Barat,” pungkasnya.(*)

Berita Terbaru