by

Tolak Intervensi dan Penggiringan Opini WP KPK, Sejumlah Elemen Gelar Aksi

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jakarta ,- Sejumlah Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Pejuang Keadilan ( KPK) menyerukan stop propaganda dan politisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). mereka menggelar aksi masa didepan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. Kuningan Persada Kav-4 Jakarta Pusat, Jum’at 30 – 8 – 2019

500 Aktivis demonstran yang terdiri dari Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat  ( LSM ) dan penggiat demokrasi ini mengunakan kaos putih – putih lengan panjang. Dimana bertuliskan ‘ Stop Propaganda Pelemahan KPK, dan WP KPK Berpolitik Bubarkan !.’

Syafrudin Budiman kordinator Lapangan (Korlap) aksi masa mengatakan, yang melemahkan KPK bukan dari luar, tapi justru dari internal KPK itu sendiri, yaiyu yang mengatasnamaham Wadah Pegawai (WP KPK ). Buktinya, Sikap dan reaksi WP KPK resisten alias menolak calon calon komisioner KPK, yang masih dalam proses seleksi.

Nampak sekali bahwa ada aroma hambar ditubuh KPK dan juga terlihat sekali orkestra dan drama politik yang dimainkan Wadah Pegawai KPK, ” Kata Gus Din sapaan Syafrudin Budiman S I P yang pernah aktibis mahasiswa 98 di surabaya ini.

Gus Din menyatakan, kejadian ini juga semakin membenarkan asumsi publik bahwa ada ‘hama’ di internal KPK yang mencoba mempropaganda dan membangun opini publik, Terutama terkait seleksi Capim KPK yang dinilai tidak transparan oleh WP KPK.

Baca Juga Ini  Gojek Luncurkan Layanan Ambulance 24 Jam

“Padahal seleksi Capim KPK sudah dilakukan secara sangat terbuka sesuai amanah UU KPK, serta melibatkan elemen sivil societymaupun pihak – pihak terkait. Jelas sekali bahwa tuduhan pegawai KPK sangat tendensius dan tidak berdasar,” terang Gus Din dalam orasinya

Gus Din yang juga Ketua Umum Barisan Pembaharuan (PB ) ini juga menyesalkan tudingan ini, karena sangat miris dan menyesatkan. Sebab pegawai KPK menuding intitusi KPK akan dilemahkan oleh pimpinan KPK yang terpilih nantinya.

” Karena itu , publik jangan sampai terprovokasi, apalagi terpengaruh dengan propaganda politik dan politisasi Wadah Pegawai KPK yang menyesatkan tersebut, Artinya, publik juga harus tau bahwa Wadah Pegawai KPK sedang mengiring opini publik untuk menutupi kebusukan dan kepentingan terselubung mereka,” himbaunya

Terahir kata Mantan  Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) ini mengajak semua elemen masyarakat perlu merapatkan barisan untuk menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan ditubuh KPK, Selain itu menjaga KPK dari pengaruh negatif perkumpulan ‘hama ‘ yang bernama WP KPK , yang sesungguhnya penyakit yang dapat merongrong KPK kedepan.

“Analohika – nya Wadah Pegawai KPK hanyalah tangan dan kaki dalam stuktur tubuh manusia, tidak munhkin bisa mengatur kepala. Yang bisa memerintah dan mengatur tangan dan kaki adalah kepala yang berisi otak akal, kok bisa – bisanya Wadah Pegawai KPK tidak menjalankan tugas dan fungsinya ( tupoksi ) malah sibuk mengatur seleksi Capim KPK yang diberikan amanah oleh Presiden Jokowi ,” pungkas Gus Din.

Baca Juga Ini  Tukang Cukur Jadi Caleg DPRD

Aksi ini juga diisi orasi – orasi politik dari Aktivis Koalisi Pejuang Keadilan (KPK). Tampak juga berorasi Ucha Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ ) / Ketua Front Mahasiswa dan Pemuda Bersatu (PMPB). Wakil Direktur Sosial Media For Civic Education (SMCE ). Ainul Hasan Kordinator Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda unyuk Demokrasi ( KMPUD ). Rifki Basit aktivis Forum Santri Indonesia (Forsi)dan beberapa aktivis dari Kaukus Muda Indonesia (KMI).

Berikut seruan tuntutan dan desakan dasar Koalisi Pejuang Keadilan (KPK) kepada pihak pimpinan KPK dan pansel Capim KPK.

1. Stop propaganda sertan pelemahan intitusi KPK.

2. Awas! kepentingan Terselubung Wadah Pegawai KPK.

3. Bubarkan Wadah Pegawai KPK karena mereka adalah perkumpulan hama yang merusak serta sumber segala persoalan di intitusi KPK.

4. Meminta sekaligus mendesak Wadah Pegawai KPK agar tidak mengganggu dan intervensi terhadap Pansel KPK, karena Wadah Pegawai KPK bukan penguasa maupun penentu di KPK (*)

 

 

Berita Terbaru