oleh

Aktivis Asdar Akbar:Minta KPK Periksa Aset SB

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

INFONAWACITA.or.id LUTIM –  Untuk menegakkan hukum tentunya harapan bersama sebagai warga negara Indonesia dalam setiap persoalan yang telah berproses di institusi penegak hukum di negara ini.

Salah satu Aktivis SulSel, Asdar Akbar mengatakan bahwa pasca ditangkapnya Gubernur NA oleh KPK terkait dugaan korupsi. Bukan saja pak NA yang harus menjalani proses hukum akan tetapi semua yang ada pada saat dilakukan OTT, termasuk SB sebagai Ajudan NA, ungkapnya.

Asdar lanjut mengatakan, Aset SB harus diselidiki KPK. Bahkan semua staf khusus, para pengawal boleh diperiksa, mereka telah membangun sekat yang sangat menyulitkan rakyat, relawan pejuang, aktivis LSM, wartawan, bahkan Kadis pun terkadang kesulitan bertemu NA.

“Dia membangun sistem karena ada rencana buruk yang kini telah dibongkar KPK”, beber Asdar.

Dapat dicermati bahwa  staf khusus dan para pengawal itu tidak memiliki kemampuan khusus, hanya numpang kewibawaan untuk menikmati fasilitas. Pasalnya, ketika NA ditangkap tanpa surat, para staf khusus dan pengawal tak berkutik. Padahal, NA itu simbol Negara. Rujab itu adalah Rumah Negara. Bila benar NA diambil tanpa surat pada malam itu, maka semua yang ada di rujab harusnya melawan demi penegakan hukum, itulah fungsinya ada pengamanan dari Brimob, Satpol dan staf khusus untuk menjaga simbol negara”, cetusnya.

“Sejauh ini saya melihat mereka hanya bisa kasar kepada relawan, LSM, wartawan tapi gagal menjaga NA”, kata Asdar.

“Seharusnya SB dijadikan tersangka dan dipecat karena telah memalukan institusi Polri”.

SB mestinya mencegah, tapi justru ikut jadi perantara uang milyaran dan itu berulang kali dilakukan. (Sesuai dengan rilisan KPK di malam penetapan NA jadi tersangka oleh KPK).

“Saya menilai, semua orang-orang yang selalu bersama NA dalam mengawal beliau siang dan malam itu gagal menjaga dan tidak mengingatkan NA. Bahkan, SB sebagai pengawal NA tidak punya naluri intelijen”, ujarnya.

“Sudah beberapa bulan dipantau KPK tapi masih belum sadar dan mengingatkan pimpinan”, tuturnya.

Asdar, yang juga merupakan aktivis dan jenderal aksi hak angket 2019 ini mengatakan bahwa ada petunjuk yang saat ini terus diselidiki oleh KPK. Dan saya melihat mereka akan memulai melakukan pemeriksaan dari staf khusus, pengawal dan bahkan keluarga terdekat NA.

Asdar Akbar juga menilai bahwa orang-orang dalam lingkaran terdekat NA itu gagal memberikan pendidikan yang baik kepada rakyat. “Pantaslah mereka-mereka tertutup dan tidak komunikatif”, cetusnya.

“Andai nanti NA terbukti tidak bersalah dan bebas, kita sudah malu dengan keadaan seperti ini. Dan bila NA terbukti bersalah dan tidak bebas, maka semua yang ada di lingkaran terdekat NA harus bertanggung jawab kepada rakyat Sulsel”, tegas Asdar.

Mereka itu baik tapi lupa diri. Di atas langit masih ada langit. Jangan dzalimi relawan pejuang. Jangan rendahkan aktivis LSM, ormas, jurnalis. Kita juga hidup dengan cara kita sendri. Ini SulSel Bosku, kolamnya dalam, bukan kolam kecil seperti mengelola Bantaeng. SulSel ini lapangannya besar dan pemainnya kelas dunia. Sehingga, tidak boleh dikelola secara amatiran. Kelas lokal tak akan mampu bermain di kolam yang dalam. Pemain lokal susah untuk bisa imbangi pemain bola sekelas pemain Barcelona. Mereka beramai-ramai Cari-Cari Muka (CCM) dan buat Asal Bapak Senang (ABS). Akhirnya, mereka terpeleset dalam lobang yang mereka buat sendiri”, urainya.

“Siapa yang menabur, dia yang menuai. Siapa yang dzalimi relawan pejuang, aktivis LSM, ormas dan jurnalis, pasti Tuhan akan membalasnya”, ucap Asdar.

Terkait dengan pemberitaan sebelumnya di salah satu media online terkemuka di Sulsel yang mengatakan KPK sebut 15 pejabat di Pemprov Sulsel memiliki harta kekayaan dengan jumlah fantastis, Asdar meminta kepada KPK agar melakukan pemeriksaan sumber dari harta kekayaan para pejabat tersebut agar kita dapat mengetahui kebenaran, keberadaan dan kewajaran laporan hartanya.

“Karena LHKPN merupakan wujud komitmen Penyelengara Negara yang berintegritas dan hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban dan bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat”, pungkasnya. (*)

Komentar

Berita Terbaru