oleh

Aktivis NGO Sulsel Asdar Akbar” Minta KPK Profesional”

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
INFONAWACITA.or.id-MAKASSAR,
Dalam wawancara media Infonawacita.or.id dengan  Aktivis NGO Sulsel Asdar Akbar melalui via tlp menanggapi  Lembaga antirasuah KPK diminta bekerja profesional, bukan beropini, berasumsi, apalagi berandai-andai dalam penanganan kasus tangkap tangan yang melibatkan Gubernur SulSel nonaktif Prof Dr. Ir HM. Nurdin Abdullah, M.Agr.Kamis (08/04/2021)
Hal ini dikatakan Penggiat NGO Sulsel, Asdar Akbar, melalui pesan WhatsApp, saat diminta keterangannya dan berharap agar KPK bekerja profesional, bukan beropini, berasumsi dan berandai-andai.
Dalam menjawab pesan WhatsApp, Asdar Akbar mengatakan bahwa negara kita Negara hukum. Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita juga sepakat mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahkan bila perlu kita mendorong  KPK agar menjadikan SulSel ini sebagai pilot project dugaan gratifikasi di pusaran pemprov SulSel yang di hembuskan KPK melibatkan keluarga dan kerabat,”terang aktifis NGO SulSel ini.
“Saya berharap KPK memberikan edukasi penerapan hukum yang baik kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hukum, bukan beropini, berasumsi, dan berandai-andai. Mohon maaf bila saya berpendapat berbeda dengan yang lainnya.
Dasar berfikir kami adalah equality before the law (semua orang sama dimata hukum),”kata Asdar ke media Infonawacita.or.id
“Saya orang awam hukum akan tetapi kita bisa belajar menganalisa apalagi negara kita negara hukum dan kita hidup di alam demokrasi dimana kebebasan berfikir dan berpendapat itu dijamin UU,”.
Menurut kami, tindakan KPK menangkap NA adalah cacat prosedur. NA tidak masuk dalam ranah OTT. Yang OTT itu adalah SB, ER, AS. Kemudian, NA di bawah ke Jakarta tengah malam tanpa surat yang jelas. Dalam konteks ini, KPK tidak menjunjung asas (equality before the law),sehingga kami menilai hal ini bisa masuk diranah pelanggaran HAM. Tentunya, ragam persepsi bermunculan seperti pendapat publik bahwa jika NA diambil tanpa surat resmi, maka KPK tabrak simbol negara (NA adalah pejabat negara, rujab adalah rumah negara).
Mari menjadikan hukum sebagai panglima. Menghormati asas-asas hukum. Kita semua sama dimata hukum. Kita tidak boleh menghukum seseorang dengan dendam, benci apalagi mempertontonkan sikap arogansi.
Bila kita pelajari kronologi penangkapan NA yang ramai dipublik menimbulkan ragam persepsi. Banyak yang mengatakan kalau NA itu tidak masuk kategori OTT, pun kalau dibujuk menjadi saksi karena bawahannya, tentu harus disertai surat. Tanpa surat yang resmi berarti NA diambil secara paksa padahal NA adalah pejabat negara, bahkan diambil paksa dirumah jabatan negara. Dalam konteks ini berarti KPK melabrak simbol negara.
“Mantan Jendlap Aksi Hak Angket DPRD Sulsel 2019 juga meragukan kebenaran terkait berita yang beredar bahwa bapak Presiden Jokowi memerintahkan tangkap Nurdin Abdullah.”
“Iya saya meragukan hal itu. Pasalnya, Presiden sejatinya tidak boleh mengintervensi. KPK itu lembaga independen sehingga Presiden tidak boleh mengarahkan apalagi mengendalikan KPK. Inilah yang membuat masyarakat gaduh dan mengundang banyak pertanyaan,” ucap Asdar.
Setelah OTT, NA disangkakan dengan dugaan suap dan gratifikasi. KPK pun gencar melakukan pemeriksaan. Kita apresiasi itu. Namun, publik berharap jangan sekedar beropini dan pencitraan media.
“Hakekat korupsi itu kata Asdar bukan satu meja. Hakekat korupsi adalah dari hulu ke hilir. Bila benar NA terlibat pengaturan proyek, maka sejatinya semua yang terlibat harus dijadikan tersangka termasuk Kadis PUTR, Kabiro UPL, PPKAD, Bappedalda, dan DPRD dst. “Iya dong?, yang namanya pengaturan berarti semua terkondisikan. Jangan hanya NA dijadikan korban. Mereka yang makan nangka, NA yang kena getahnya. tegasnya kepada media
Selain itu, Asdar juga mempertanyakan dugaan keterlibatan keluarga, sahabat dan kroni-kroninya yang disebut ramai media. Menurutnya, semua harus jelas siapa keluarga yang terlibat?, Siapa kerabat yang ikut mengatur dan menikmati?. Ini kan harus jelas agar terang benderang. Bila benar KPK ingin tegakkan hukum maka penegakan hukum sejatinya tidak boleh menggunakan falsafah bela bambu, sebelah diinjak, sebelahnya lagi diangkat. Termasuk mantan ajudan SB harus dijadikan tersangka,” pungkasnya saat di akhir sambungan seluler hp oleh awak media Infonawacita.or.id(OK)

Komentar

Berita Terbaru