oleh

APEK Morowali Peduli Dengan Pengusaha Kayu Lokal

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

INFONAWACITA.or.id.MOROWALI SULTENG- Perkembangan industri pengolahan kayu yang legalitas dengan dibentuknya sebuah kelembagaan yang khusus menangani olahan kayu.Asosiasi Pengusaha Kayu Morowali (APEKM).Senin(5 /04/2021)

Dalam pembentukan sebuah kelembagaan harus sinergisitas dengan pihak perusahaan yang ada di dalam lokasi areal pertambangan.

Dalam hal ini media Infonawacita.or.id  sempat mewawancarai salah satu Ketua APEK Morowali Syamsutar H.S bahwa kami membentuk wadah ini merupakan inisiatif dan keluhan para pengusaha kayu yang selama ini bingung untuk menjual olahan kayu yang mereka hasilkan,Pungkasnya

Lanjut” Ketua APEK Morowali yang berkedudukan di daerah dekat lokasi pertambangan PT.IMIP Motowali,meminta kepada pemangku kebijakan Pemerintah Kabupaten Morowali dan Pihak PT.IMIP bisa memfasilitasi APEK Morowali untuk membantu masyarakat usaha kayu lokal.”tutur Syam.

Pada prinsipnya APEK Morowali bertujuan mengembangkan,meningkatkan,dan melindungi usaha para anggotanya sesuai dengan kaidah peraturan perundangan dalam rangka peningkatan nilai hutan yang lestari untuk mendorong terciptanya daya saing usaha industri kehutanan dan Sifat APEK Morowali adalah tidak mencari keuntungan,mandiri,dan profesional dijiwai ketika organisasi yang sehat dan sebagai mitra Pemerintah,Tegas Syam selaku Ketua APEK Morowali ke media INFONAWACITA.or.id

Ketua APEK Morowali Syamsutar H.S beberapa waktu lalu sempat audensi dengan pihak PT.Dexin Steel Indonesia membahas kerjasama terkait dengan Asosiasi Pengusaha Kayu Morowali,dengan  jalinan kerjasama ini bisa memberikan peluang tenaga kerja lokal yang bergerak dalam bidang industri kayu yang ada di Morowali,tutur ke media INFONAWACITA.or.id saat di wawancarai di kediamannya bersama para pengurus APEK Morowali.

“Industri pengolahan kayu berkewajiban mempunyai sertifikat legalitas kayu. Bersifat mandatory, industri harus berupaya memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Jika tidak, maka produk-produk yang dihasilkan dari industri pengolahan kayu tidak dijamin legalitas asal usul, proses, dan pemasarannya.”

Kebijakan sistem verifikasi legalitas kayu merupakan produk Pemerintah Indonesia, yang berawal dari inisiasi para pihak kehutanan dalam menyikapi isu legalitas kayu hutan  dan produk-produk  turunan kayu  yang dipandang negatif oleh pihak-pihak di luar negeri. Kemudian, Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.

Terakhir, disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. Di Kementerian Perdagangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan.

Atas konsekuensi diterbitkannya kebijakan tersebut, industri pengolahan kayu harus memegang sertifikat legalitas kayu. Dengan sertifikat itu, ada jaminan bahwa industri tersebut telah memenuhan dokumen asal usul kayu, pengolahan kayu, dan dokumen penjualan produk kayu menjadi masalah bagi industri kayu.(OK)

Komentar

Berita Terbaru