oleh

Karyawan SPBU Layani Pembeli Yang Pakai Jerigen

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
INFONAWACITA.or.id LUTIM-Pengisian bahan bakar minyak (BBM)memakai jurigen marak di daerah Kabupaten Luwu Timur.Jum’at 7 Mei 2021
Kejadian menimpa pada seorang konsumen yang hendak mengisi bahan bakar minyak untuk kendaraan roda dua yang berjenis premium di lokasi SPBU Tomoni No.Reg. 74.919.89 Kec.Tomoni Kab.Luwu Timur.
Salah satu Aktivis Aliansi BPAN Sulsel hendak mengisi menanyakan kepada karyawan SPBU bertanya”Masih ada premium kah..petugas tersebut menjawab dengan santai di ruangan kantor dengan jawab habis Pak” kalau Emergenze apa masih ada ..lalu menjawab habis juga Pak..” kejadian tersebut pada pukul 09.00 Wita tadi pagi.
Lanjut menanyakan “kenapa bisa habis dan kenapa kita layani pengisian premium kita kasih ke pengecer dengan jurigen..ada apa ini dengan sigap LSM tersebut mengambil kameranya Lalu memfoto di tempat kejadian itu,saat ada warga mengangkat jurigen yang terbuat dari plat besi yang di modifikasi sebagai jurigen,tegas salah satu Lembaga Aliansi BPAN Sulsel tersebut.
Saat itulah LSM tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mangkutana yang tidak jauh dari lokasi SPBU Tomoni saat itu bertemu dengan salah satu petugas Kepolisian setempat dan dengan memperlihatkan foto tersebut.
“Saat anggota Aliansi tersebut hendak menemui Kapolsek Mangkutana tapi kata Anggota  Polsek Mangkutana mengatakan belum datang Bpk Kapolsek masih dirumahnya.”
Aliansi BPAN Sulsel meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk bertindak tegas menertibkan para pengusaha SPBU Tomoni yang ada di Kec.Tomoni Kab.Luwu Timur dan kepada pihak Depok Pertamina bertindak untuk memberikan sanksi berupa teguran keras,dikarenakan SPBU tersebut telah melakukan suatu Pelanggaran.
Sesuai dengan UU Migas No. 22 tahun 2001, fungsi Pertamina adalah sebagai salah satu badan usaha, sebagai operator, dengan menjalankan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha (regulator) adalah kewenangan Pemerintah, dalam hal ini BPH Migas, termasuk unsur Kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
“Kewenangan pembinaan Pertamina, hanya sampai ke lembaga penyalur resmi, dalam hal ini SPBU Pertamina. Dengan lembaga penyalur resmi Pertamina, kewenangan kami untuk memberikan sanksi administratif, sesuai kontrak dengan lembaga penyalur,” bebernya.
“Dapat kami sampaikan, bahwa Pertamina berkomitmen penuh dalam menjaga distribusi energi migas, termasuk Premium di Kabupaten Luwu Timur, agar sesuai dengan peruntukannya,” sambungnya.
Sanksi Tegas SPBU
Sesuai dengan hal tersebut, lanjutnya, Pertamina berhak memberikan sanksi sebagai bentuk pembinaan kepada SPBU yang diduga tidak sesuai dengan regulasi, dalam menyalurkan kepada masyarakat.
Diawali dari memberikan Surat Peringatan/Teguran, Penghentian pasokan sementara ke SPBU tersebut, Penghentian izin menyalurkan BBM Subsidi, hingga sanksi terberat adalah Pemutusan Hubungan Usaha.
“Sanksi pembinaan yang diberikan sebagai tindak lanjut keluhan masyarakat berupa teguran untuk tidak melayani pembelian  Premium. Adapun untuk pembelian BBM  dalam kemasan dapat dilayani dengan tetap mengedepankan aspek kehati-hatian, keselamatan dan tata cara yang aman,” ujarnya menambahkan.
“Jika ada indikasi SPBU sebagai lembaga penyalur kurang tepat sasaran, Pertamina berharap masyarakat memberikan laporan, melalui Call Center Pertamina 135. Peran aktif lintas instansi, seperti BPH Migas dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pengawasan penyaluran BBM,” tandasnya.
Dengan adanya kejadian tadi pagi tersebut kiranya pihak Penegak Hukum segera bertindak tegas,jangan sampai terkesan pembiaran dengan adanya kejadian tersebut.Tutup Anggota Aliansi BPAN Sulsel.(OK)

Berita Terbaru