oleh

Kata Asdar:Bahwa Hakekat Korupsi Sesungguhnya “Tidak Satu Meja”. Hakekat Korupsi Dari Hulu ke Hilir

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

INFONAWACITA.or.id MAKASSAR, – Aktivis NGO SulSel, Asdar Akbar mengkritisi sidang kasus suap Anggun Sucipto (AS) yang melibatkan Gubernur Non Aktif Nurdin Abdullah. Hal ini dikatakan Asdar Akbar, saat dimintai pandangannya melalui kontak seluler dan diteruskan dengan jawaban pesan whatshaff, 4/6/2021.

Asdar yang dikenal sebagai mantan Jendlap Aksi Hak Angket 2019 mengkritik jika sidang tersebut dinilai tidak fair, aneh dan tidak lazim diberlakukan di peradilan manapun di dunia ini. Sidang tersebut hanya ingin memojokkan NA untuk mendapat perhatian publik. Padahal, sidang itu hanya pemeriksaan saksi yang relevan dengan kasus Anggun Sucipto sebagai terdakwa.

Dalam sidang 27/5/2021 yang menghadirkan saksi Sari Pujiastuti, JPU mengarahkan pertanyaan kepada saksi menanyakan soal keterlibatan NA dan saksi menjawab padahal sidang tersebut adalah sidang terdakwa Anggun Sucipto.

Mestinya, bila terdakwa AS yang disidang, maka Hakim dan JPU hanya pertanyakan kepada saksi soal terdakwa yang disidangkan agar relavan. Ini beda, terdakwanya AS tapi JPU lebih banyak menanyakan kepada saksi soal keterlibatan NA dan saksipun menjawab pertanyaan JPU. Tanpa disadari bahwa sebenarnya saksi bisa menolak pertanyaan JPU karena terdakwanya adalah AS bukan NA.

Pada sidang 3/6/2021, menghadirkan banyak saksi termasuk 2 saksi eks ajudan NA. Keduanya pun menjawab pertanyaan JPU soal peran NA, sementara terdakwanya adalah Anggun Suciptio.

“Ini kan, sidang aneh, tidak fair, dan tidak lazim dilakukan di peradilan manapun di dunia ini. Coba perhatikan, terdakwanya Anggun Sucipto, sementara yang banyak ditanyakan adalah orang yang belum diajukan di pengadilan sebagai terdakwa,” terang Asdar.

“Saya pernah berkomentar dimedia mengaresiasi dan mendorong kpk agar sulsel ini dijadikan pilot project penanganan kasus korupsi yang terstruktur di Indonesia,” kata Asdar.

Ia (Asdar) mengatakan bahwa kasus yang melibatkan NA adalah polanya terstruktur. Sehingga tidak tepat bila NA saja yang jadi korban.

Pasalnya, kata Asdar bahwa hakekat korupsi itu sesungguhnya “tidak satu meja”. Hakekat korupsi adalah dari hulu ke hilir. Karena itu, saksi Rudy Djamaluddin, Sari Pujiastuti dan 2 eks ajudan NA harus dijadikan tersangka. Apalagi kabar beredar luas bila eks ajudan itu memiliki banyak aset semenjak jadi Ajudan Gubernur NA.

Karena ini sudah terjadi, lanjut Asdar, maka kpk harus objektif dan tidak tebang pilih. Masih banyak pihak yang harus diperiksa kpk. Mulai tahap perencanaan dan pengganggaran harus ditelusuri agar bisa dijadikan pilot project terstruktur. Hal ini penting dilakukan agar semua terang benderang termasuk Prof Rudy itu dijadikan tersangka.

Menurutnya, Rudy Djamaluddin itu Pengguna Anggaran (PA), artinya uang tidak bisa cair bila kadis Rudy Djamaluddin tidak ikut bertandatangan. Walaupun iya sibuk sebagai PJ. Walikota Makassar waktu itu.

Demikian pula mantan kabiro pembangunan sulsel. Dalam persidangan, Sari Pudjiastuti mengakui dan sudah mengembalikan dana bersama pokja lainnya ke rekening kpk. Itu bukti kalau sari menerima suap dari kontraktor. Demikian pula 2 eks ajudan NA. Semua harus ditelusuri asetnya. Pihak kpk juga diminta agar semua diperiksa termasuk Bappeda, PPKAD, DPRD dan lain-lainya, mulai tahap perencanaan sampai realisasi proyek yang melibatkan Gubernur non aktif Nurdin Abdullah.

“Saya juga berharap agar hakim tidak buru-buru menerima permintaan Anggun Sucipto menjadi Justice Collaborator (JC) Sungguhpun itu hak, akan tetapi lebih tepat bila Justice Collaborator itu disematkan pada Mantan Kabiro Pembangunan SulSel, Sari Pudjiastuti,” ucap Asdar.(OK)

Berita Terbaru