oleh

KPK:Daftar Kekayaan Pejabat Pemprov Sulsel Sungguh “FANTASTIS”

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
INFONAWACITA.or.id MAKASSAR–  Terkait dengan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaran Negara Aktifis NGO Sulsel angkat bicara dan menanggapi kinerja Lembaga Independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bisa mengungkapkan banyaknya Pejabat Pemprov Sulsel sudah sangat sejahtera. Hal itu jika melihat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterima oleh KPK.Sabtu (3/04/2021)
Menurut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar bahkan kaget dengan laporan kekayaan para pejabat Pemprov Sulsel. Nilai hartanya fantastis. Bahkan ada Kepala Dinas (eselon II) di Pemprov Sulsel yang memiliki harta mencapai Rp102 miliar.
Hanya saja, KPK mencatat rendahnya laporan para Pejabat Pemprov atas harta kekayaan yang mereka miliki. Baru 32 persen dari total wajib LHKPN. Meliputi, Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV. Kemudian ada jabatan bendahara.
Hingga saat ini dari jumlah tersebut hanya 25 orang yang telah melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK. Meski begitu, Lili salut dengan kondisi keuangan yang ada di lingkup pejabat. “Kepala Dinas di Pemprov Sulsel tidak ada yang kekayaannya di bawah Rp.4 miliar,” bebernya.
“Saya pikir ternyata Pemprov dan seluruh ASN-nya sangat sejahtera. Salut saya melihatnya, ada yang mencapai Rp.50 miliar kekayaannya. Bahkan Rp.102 miliar.
Kami belum pernah menemukan itu pada catatan LHKPN di beberapa daerah,” jelasnya saat temu media di Four Poin by Sheraton hotel.
Berikut hasil penelusuran media nasional yang memberitakan sebelumnya bahwa LHKPN 15 pejabat dengan kekayaan tertinggi di Pemprov Sulsel tahun lapor 2019 dan 2020 berikut daftar nama-nama Pejabat yang hasil pantauan KPK:
1.Gubernur Nonaktif Sulsel, Nurdin Abdullah Rp.52.097.375.485 (31 Desember 2020).
2.Asisten Administrasi, Tautoto Tanaranggina Rp.21.352.904.679 (31 Desember 2019).
3.Kepala Bapenda Sulsel, Sumardi Rp.16.542.492.699 (31 Desember 2019).
4.Direktur RSKD Dadi, Arman Bausat Rp.16.165.041.978 (31 Desember 2019).
5.Staf Ahli Gubernur, Andi Mappatoba Rp15.232.495.231 (31 Desember 2019).
6.Staf Ahli Gubernur/Plt Kepala Dinas Sosial, Hasan Basri Ambarala Rp.13.156.204.580 (31 Desember 2019).
7.Kepala Bidang Kesbangpol/Eks Kabiro Humas dan Protokol, Devy Khaddafi Rp.10.489.400.000 (31 Desember 2019).
8.Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sukarniaty Kondolele Rp.10.393.853.521 (31 Desember 2019).
9.Kepala Dinas Bina MArga dan Bina Kontruksi, Rudy Djamaluddin Rp.8.948.622.746 (31 Desember 2019).
10.Asisten Pemerintahan, Aslam Patonangi Rp.8.806.331.410 (31 Desember 2019).
11.Wagub Sulsel/Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman Rp.7.970.275.367 (31 Desember 2019).
12.Kepala BPBD, Nimal Lahamang Rp.6.863.130.353 (31 Desember 2020).
13.Staf Ahli Gubernur, Abdul Azis Rp.6.636.282.278 (31 Desember 2020).
14.Sekda Sulsel, Abdul Hayat Gani Rp.6.246.753.821 (31 Desember 2019).
15.Kepala Dinas Perindustrian, Ahmadi Akil Rp.6.108.422.823 (31 Desember 2019).
Lanjut”dalam hal ini Aktifis NGO Sulsel mempertegaskan dan meminta kepada Lembaga Independen KPK harus melakukan pemeriksaan harta kekayaan para pejabat Pemprov.Sulsel tersebut agar dapat mengetahui/mengungkap kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan hartanya,ujar ke media Infonawacita.or.id
Karena LHKPN merupakan wujud komitmen Penyelengara Negara yang berintegritas, Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat,” Tegas aktifis NGO Sulsel kepada media INFONAWACITA.or.id melalui via WhatsApp tadi malam saat di konfirmasi terkait salah media di Sulawesi Selatan.(OK)

Komentar

Berita Terbaru