LUWU-Tim Pansus DPRD Luwu menyoroti sejumlah belanja fisik yang dibangun Pemkab Luwu pada pengelolaan APBD tahun 2023. Menurut mereka, sejumlah bangunan tersebut tidak memiliki asas manfaat.
Sorotan itu disampikan langsung dalam rapat Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2023 bersama tim anggaran Pemkab Luwu di lantai 2 DPRD Luwu, Rabu, 3 Juli 2024.
Dalam rapat itu sejumlah bangunan menjadi sorotan DPRD Luwu yakni pembangunan rumat adat di Kecamatan Kamanre, terminal tipe c serta kios UMKM di Belopa.
Menurut mereka Pemerintah seolah-olah membakar duit lantaran membangun tanpa melihat dasar manfaat bangunan. Padahal bangunan tersebut telah menghabiskan uang rakyat hingga miliaran rupiah.
Andi Admiral Kaddiraja salah satu anggota Tim Pansus mempertanyakan apakah sejumlah bangunan tersebut telah memiliki dasar perencanaan yang kuat.
Sebab, anggota dewan PDI Perjuangan ini menilai bangunan tersebut sengaja dibiarkan untuk dianggarkan kelanjutan pembangunan tahun berikutnya.
“Padahal Pemda (Tim Anggaran) tahu betul proses dari awal sampai realisasi biaya bangunan-bangunan itu. Biaya yang dikeluarkan terlalu banyak. Saya minta pertanggungjawabannya”.
Senada Admiral, Andi Muharrir anggota dewan dari Fraksi Golkar juga menyayangkan Pemda Luwu menganggarkan sejumlah pembangunan tersebut namun hingga saat ini belum dimanfaatkan.
“Jangan kita menganggarkan sesuatu belum selesai dan mengharapkan penganggaran tahun berikutnya,” ujarnya.
Sejurus itu Ketua Pansus Basaruddin menilai, realisasi belanja APBD (fisik) 2023 kacau balau, lantaran menurutnya banyak kegiatan yang selesai namun belum bisa dimanfaatkan.
“Saya tidak tahu apakah dari perencanaannya seperti itu atau seperti apa. Karena ketika teman-teman DPRD turun ke lapangan meninjau, hampir semua pembangunan dengan anggaran besar terbengkalai,” pungkas legislator Nasdem ini.(*)
