oleh

Tanggapan:Suprianto Pemerintah Daerah Perlu Perhatikan Warga Transmigrasi SP4 Dan SP5 Di Luwu Timur

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
INFONAWACITA.or.id LUTIM Rapat Paripurna tentang LKPD Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur banyak tanggapan dari Anggota Dewan Lutim di Ruang Paripurna.Rabu (30/06/2021).
Berdasarkan pandangan Fraksi-fraksi di DPRD lewat paripurna tentang Laporan pertanggung jawaban Bupati Tahun Anggaran 2020, yang telah menyampaikan berbagai keberhasilan dan problem-problem kebijakan dan pembangunan di Luwu Timur maka pada hari ini telah dilakukan paripurna untuk mendengarkan jawaban Bupati Luwu Timur tentang pandangan dari semua fraksi2. Diakhir Paripurna tadi ada beberapa anggota DPRD melakukan intruksi termasuk saya untuk lebih menekankan berbagi fakta2 yang terjadi di kalangan masyarakat.
Ada dua hal saya sampaikan : Maraknya Kontraktor Nasional yang merupakan mitra kerja PT. Vale. Menurut data di Disnaker sebanyak 104 Kontraktor Nasional yang berada di wilayah Luwu Timur. Dari data ini setelah kita kroscek dilapangan.
Lanjut” Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat Suprianto kepada Awak media Infonawacita.or.id mengatakan ternyata kontraktor Nasional terkesan telah membohongi Pemerintah Kabupaten dalam hal ini karena dari hasil kunjungan kita dapati berdasarkan alamat Kantor hanya sebagian kecil sesuai alamat, yang adalah mes dan gudang bukan kantor.”tuturnya
“Dengan hal tersebut saya sampaikan kepada Pemda Lutim agar segera ditertibkan sehingga keberadaan Kontraktor Nasional ini bisa di kontrol,  terutama dampak kegiatan dan penerimaan tenaga kerja, sehingga masyarakat kita tidak ada menjadi penonton di daerahnya sendiri.”Pungkas Suprianto ke Infonawacita.or.id
Menurut data yang diterima berkaitan dengan Program Nasional yaitu Transmigrasi pada tahun 2016 dan 2018,Anggota Dewan dari Fraksi Demokrat Suprianto menyampaikan perihal                program transmigrasi agar Pemda seharusnya lebih memperhatikan,  terutama SP 4 dan SP 5.
Semenjak SP4 dikarenakan penempatan transmigrasi SP4 ini sejak tahun 2016 dan SP 5 tahun 2018. Sedang jaminan untuk biaya hidup hanya 1 tahun.
Adapun untuk SP 4 sudah dilakukan pengukuran sertifikat untuk lahan 1 dan 2 tapi lahannya sebagian besar masih Hutan ,belum dibuka. Untuk SP 5 lahannya belum jelas, oleh karena itu sebagai pembawa aspirasi  masyarakat di Dapil IV menyampaikan agar Pemda segera melakukan tindakan yang nyata untuk menyelesaikan permasalahan dialami transmigrasi di SP4 dan SP5.
Dalam penanggulangan biaya kehidupan masyarakat transmigrasi  SP4 dan SP5 ini perlu ada bantuan sosial kepada mereka sebelum ada lahan yang siap digarab. Karena ini menyangkut kehidupan sehari dan sebagai pimpinan Daerah dan kami sebagai perwakilan masyarakat merasa berdosa bila ini tidak ada perhatiannya tentang hal lain dan tindakan nyata di pangan.Ujar Suprianto
Ditempat terpisah awak media Infonawacita.or.id juga mengkonfirmasi berkaitan dengan apa yang di sampaikan Anggota Dewan Kab.Lutim kepada Kepala Bidang Transmigrasi Kab.Luwu Timur Haerul Saleh tentang Anggaran untuk Bidang Transmigrasi memang “betul” dan  setiap tahunnya minim Bidang Transmigrasi di Anggarkan oleh Dinas Pengelolah Keuangan Daerah Pemda Lutim,bahwa di Bidang kami sangat membutuhkan Pagu Anggaran yang cukup,dan di setiap tahunnya sehingga bisa membantu program pusat yang di Daerah.Tutupnya.(OK)

News Feed