oleh

Transparansi Kasus Dugaan Korupsi DPMD Lutim Terkesan Lambat

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
INFONAWACITA.or.id LUTIM  Proses penanganan laporan dugaan Mark Up dilimpahkan ke Polres Lutim .Senin (21/06/2021).
Sejak laporan dugaan Mark Up yang di lakukan oleh Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Timur,menyisahkan cerita dan sebuah tanda tanya kepada Aparat Penegak Hukum di Polres Lutim.
Dalam hal ini sorotan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi,yang sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Setelah beberapa waktu lalu menggelar Aksi Demo pada bulan Januari tertanggal 20 Januari 2021 melaporkan tentang  adanya dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat DPMD Kab.Luwu Timur.
 
Berikut pernyataan Kepala Unit Tipikor Polda Sulsel Kompol Sutomo:
Pada tanggal 21 januari 2021 pihak Tipikor polda sulsel telah menerima hasil penyelidikan terhadap kasus tersebut dari Polres Lutim dengan kesimpulan sebagai berikut:
1.Berdasarkan kesimpulan laporan yang diterima telah terverifikasi bahwa terdapat penyimpangan yang berindikasi menyebabkan kerugian negara dengan rincian sebagai berikut:
2.PENGADAAN PAPAN TRANSPARANSI dengan jumlah kerugian Rp. 323.136.145
3.PENGADAAN TENDA KERUCUT senilai 150.000 x 107 desa dengan total Rp. 16.000.000
4.PENGADAAN JARINGAN INTERNET DESA TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN SENILAI Rp. 300.000 dikali 122 desa atau sama dengan Rp. 36.600.000
5.PENGADAAN POTENSI DESA
Dari kasus diatas katanya telah melakukan proses penyetoran atau pengembalian pada a PAPAN TRANSPARANSI dan JARINGAN INTERNET.
Berdasarkan beberapa point  diatas bahwa diduga telah terjadi PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DIDUGA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA,Ungkap Kepala Unit Tipikor Polda Sulsel Kompol Sutomo
Rencana selanjutnya adalah melakukan gelar perkara mengenai hasil penyelidikan yang telah dilakukan, menunggu keterangan dari BPKP terhadap hasil audit yang terdapat indikasi kerugian negara, meminta keterangan para ahli terkait penggunaan APBDESA dan setelah hasil dari BPKP keluar akan melakukan penetapan tersangka.
KESIMPULAN PEMBICARAANNYA BAHWA DARI HASIL LAPORAN POLRES LUTIM
Katanya sudah diteliti dengan jelas dan dilakukan proses penyelidikan dengan hasil yang tertera diatas, selanjutnya akan meminta keterangan ahli seperti ahli penggunaan dana desa terkait bagaimana pengelolaan dana desa dalam kasus tersebut sampai menunggu keterangan dari BPKP yang biasanya hasilnya akan keluar setelah 1-2 bulan.Tutur Sutomo.
KETERANGAN LEBIH LANJUT DARI KOMPOL SUTOMO
Bahwa Polres Lutim telah menerima hasil audit dari APIP dan akan di proses ke BPK mengenai indikasi kerugian negara yang ditemukan oleh APIP lalu tinggal menunggu hasil pemeriksaan dari BPKP mengenai kerugian negara kemudian melakukan gelar perkara tentang penetapan tersangka.
Lanjutnya”bahwa biasanya Kejaksaan belum bisa menindak lanjuti jika hanya sebatas audit dari APIP karena hanya sebatas audit produk dan bukan sebagai penetapan kerugian negara makanya harus menunggu hasil dari BPKP.
HARUSNYA SIH TIDAK RUMIT karena telah jelas ditemukan tindak pidana korupsi dalam laporan ini, kecuali kalau belum ada indikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu baru sulit,akantetapi ini kan sudah jelas bahwa terdapat tindak pidana korupsi jadi tinggal menunggu audit dari APIP untuk kemudian dipatenkan di BPKP terkait kerugian negara. Dan laporan dari BPKP itu harusnya tidak lama sekitaran sebulan juga sudah keluar harusnya bisa.Pungkasnya
Kami dari POLDA SULSEL akan tetap memantau proses dari kasus tersebut, karena itu merupakan bagian tanggung jawab kami, kalua perlu tiap minggu kami akan terus komunikasi dengan polres setempat terkait kasus tersebut.
“YAHH HARUSNYA SEKARANG SUDAH ADA LAPORAN DARI BPKP, HARUSNYA SIH BULAN JUNI INI SUDAH ADA PENETAPAN TERSANGKA KALAU KASUSNYA HANYA SATU KARENA UDAH ADA PROGRES DAN KERUGIAN NEGARA ITU SUDAH NYATA JUGA.  INTINYA KASUS TERSEBUT MENJADI TARGET TAHUN INI UNTUK DISELESAIKAN.”Ujarnya kepada Adik-adik Mahasiswa
“KALAU PERLU teman-teman silahkan untuk menanyakan dan mengakses informasi dari Polres Lutim terkait kasus korupsi itu, karena untuk transparansi proses penyidikan kasus korupsi itu boleh untuk di informasikan ke public, asal bukan materi penyelidikannya.” Tutupnya.(OK)
KALAU PROSES PENYELIDIKAN BOLEH UNTUK DI INFORMASIKAN.

News Feed