![]()
CIANJUR – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur menggelar acara Peringatan Hari Perempuan Internasional 2025 dengan fokus utama pada isu perdagangan orang (TPPO).
Mengusung tema “Perempuan Bukan Komoditas, Perempuan Merdeka Bebas dari Perdagangan Orang”, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan menguatkan komitmen bersama dalam melindungi perempuan dari segala bentuk eksploitasi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPKB3A) Kabupaten Cianjur, Amad Mutawali, yang juga Ketua Panitia Pelaksana Acara, menyampaikan bahwa peringatan ini lahir dari keprihatinan mendalam atas maraknya kasus TPPO.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menyuarakan bahwa perempuan bukanlah barang dagangan, melainkan manusia yang memiliki martabat dan hak yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga,” ujarnya saat memberikan laporan di hadapan Bupati Cianjur dan para tamu undangan di Hotel Sangga Buana, Jumat (15/8/2025).
Menurut Amad, ada tiga tujuan utama dari kegiatan ini: meningkatkan kesadaran publik tentang TPPO, mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan mekanisme perlindungan diri, serta memotivasi perempuan untuk berani bersuara dan mengambil peran dalam pencegahan.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat jejaring antarlembaga dan instansi untuk kerja sama berkelanjutan.
Acara ini dihadiri oleh 100 peserta dari berbagai instansi pemerintah, lembaga masyarakat, dan tokoh perempuan di Kabupaten Cianjur.
Rangkaian kegiatan meliputi seminar inspiratif dan pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berdedikasi dalam upaya pemberdayaan perempuan.
Penghargaan tersebut diberikan untuk kategori Tokoh Suara dan Aksi Perempuan Pelopor (SIAP), Duta He For She, dan Perempuan Pejuang Keluarga.
Amad Mutawali berharap, dengan adanya gugus tugas ini, upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Cianjur dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.
Pembiayaan kegiatan ini berasal dari APBD dan partisipasi lembaga/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak.
Hal ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi isu krusial ini.
Menurut Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu Ferdian dalam sambutannya menegaskan bahwa perlindungan perempuan dimulai dari pencegahan melalui edukasi.
“Kita harus meningkatkan kesadaran, jangan sampai ada yang tertipu oleh iming-iming pekerjaan, terutama ke luar negeri,” tegasnya.
Ia juga menambahkan pentingnya penanganan yang komprehensif, termasuk bantuan hukum dan rehabilitasi untuk memulihkan trauma korban.
Sebagai wujud komitmen, kegiatan ini diakhiri dengan pengukuhan Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan TPPO Kabupaten Cianjur. (dkh/Rik)



