Soreang,- Di tengah dinamika birokrasi yang kerap menguji moralitas, Imam Budiana, seorang aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung,
memilih jalan yang tak mudah—menjaga integritas di tengah berbagai godaan. Ia membuktikan bahwa pelayanan publik yang bersih bukan sekadar jargon.
Melalui program Pelatihan Integritas dan Antikorupsi Dasar (PERINTIS) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi di kawasan Soreang,
Kabupaten Bandung, Selasa (20/5), Imam berbagi cerita tentang perjuangannya menjaga integritas demi mewujudkan birokrasi yang lebih transparan.
“Kerap kali tanpa sadar kita menormalisasi praktik korupsi kecil, yang ternyata membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tantangan besar pasti ada. Hanya dengan komitmen, saya meyakini nilai integritas tetap menyala,” ungkapnya saat mengikuti kegiatan PERINTIS.
*Langkah Sederhana Menutup Celah Rasuah*
Imam tak menampik bahwa menjaga integritas di lapangan penuh tantangan. Unit kerjanya bersinggungan langsung dengan pelayanan penyewaan gelanggang olahraga—sebuah area yang rawan disusupi praktik tidak sehat.
Ia menyebut, tak jarang oknum tertentu mencoba membujuk agar proses penyewaan dilakukan melalui pihak ketiga. Menanggapi hal itu, Imam mengambil sikap tegas.
Bersama tim, ia meluncurkan iklan layanan masyarakat yang menyampaikan bahwa penyewaan gelanggang olahraga hanya dilakukan secara langsung, tanpa perantara.
“Kami mengunggah konten di media sosial sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dan pembinaan kepada atlet olahraga, agar tidak terjerat praktik koruptif. Saat ini, kami juga sedang merancang sistem aplikasi yang akan berisikan sistem informasi seputar gelanggang olahraga. Kami berusaha untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Mulai ketersediaan hingga transaksi, dilakukan secara daring, menghindari proses penyewaan yang berpotensi memunculkan suap di sana,” ungkap Imam.
Lebih lanjut, Imam berharap langkah tersebut bisa membantu menutup celah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung.
“Kami juga mendorong agar tidak terjadi potential loss PAD di Kabupaten Bandung terkait pengelolaan gelanggang olahraga,” terangnya.
Ia juga menilai, lima materi utama dalam pelatihan—yakni “Aktualisasi Integritas”, “Delik Tindak Pidana Korupsi”, “Pengendalian Gratifikasi”, “Pengelolaan Konflik Kepentingan”, serta “Biaya Sosial dan Dampak Korupsi”—semakin memperkuat semangat integritas di lingkungan Dispora.
“Setelah mengikuti pelatihan ini, saya semakin mawas diri dan berhati-hati. Saya juga akan mencoba menularkan pengetahuan yang saya dapat dari pelatihan ini agar lingkungan ASN di Dispora Kabupaten Bandung semakin mengedepankan aspek transparansi, sehingga area rawan dapat diminimalisir,” jelasnya.
