Kepastian Hukum Tanah dan Transformasi Digital
Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa kepastian hukum atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi instrumen penting perlindungan hak masyarakat.
Hingga September 2025, tercatat 123,1 juta bidang tanah telah didaftarkan, dengan 96,9 juta bidang sudah bersertipikat. Pemerintah juga mendorong percepatan sertipikat elektronik agar lebih cepat, transparan, dan mengurangi praktik mafia tanah.
Percepatan Tata Ruang Wilayah
Selain bidang agraria, tata ruang juga menjadi prioritas. Kementerian ATR/BPN mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Hingga saat ini telah terbit 646 Perda terkait RDTR, dengan 428 di antaranya telah terintegrasi ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).



