Tahap akhir dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen yang akan menetapkan sekolah penerima bantuan revitalisasi secara resmi.
Isu Klaim Proyek Dinilai Menyesatkan Publik
Munculnya isu klaim proyek revitalisasi oleh oknum tertentu dinilai berpotensi menyesatkan publik dan memunculkan persepsi seolah bantuan revitalisasi dapat diperoleh melalui jalur nonprosedural.
Padahal, pemerintah telah menerapkan sistem digital serta tahapan verifikasi ketat guna memastikan bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan karena kedekatan dengan pihak tertentu.
Pihak sekolah maupun masyarakat juga diimbau agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku mampu “meloloskan”, “mengondisikan”, atau menjanjikan bantuan revitalisasi sekolah dengan imbalan tertentu.
“Seluruh proses berjalan sesuai mekanisme resmi, berbasis data, dan melalui tahapan verifikasi yang jelas. Jadi masyarakat jangan mudah percaya terhadap klaim sepihak,” tambah sumber tersebut.
Revitalisasi Sekolah Jadi Prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan
Program revitalisasi sekolah tahun 2026 diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional.
Dengan sistem pengusulan yang terintegrasi dan transparan, pemerintah berharap bantuan revitalisasi benar-benar diterima sekolah yang membutuhkan dan berdampak langsung terhadap kualitas proses belajar mengajar.
