Posko ini terutama memberikan sejumlah pelayanan bagi warga masyarakat seperti pelayanan pembuatan pajak bumi dan bangunan (PBB), menerima pengaduan masyarakat, serta juga tindak lanjut proses pengecekan lahan yang diadukan warga untuk dicarikan solusinya.
Di hari pertama pembukaan posko, tercatat 21 warga masyarakat setempat yang datang mengadukan masalah lahannya dan telah dilayani petugas posko dengan baik.
Permasalahan umum yang mereka adukan umumnya berkisar tentang status lahan garapan mereka yang termasuk dalam status lahan tutupan atau ‘tanah negara bebas’; proses penyelesaian kelengkapan berkas-berkas administratif untuk kompensasi lahan dengan pihak Pemerintah Desa; serta konflik atau sengketa yang terjadi secara internal di antara pemilik-penggarap dan juga di dalam keluarga pemilik lahan itu sendiri.
