PGRI Cianjur Terus Mengawal Isu.!
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR Komisi X dan pertemuan dengan Pansus Honorer DPD RI, PGRI Cianjur terus mengawal isu ini.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur yang telah mengangkat guru honorer menjadi ASN PPPK hingga saat ini sudah melalui 5 kali pengangkatan,” kata Sukirman.
Meski demikian, perjuangan belum usai, karena masih ada 440 guru honorer kategori R2 dan R3, serta 557 tenaga teknis pendidikan yang menanti kesempatan serupa.
Sukirman menekankan bahwa PGRI tidak dapat berdiri sendiri dalam mengelola organisasi.
Konsep kolaborasi Pentahelix dengan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media menjadi krusial.
PGRI hadir sebagai mitra strategis pemerintah, berpedoman pada Program 10 Mandatori PGRI, yang diimplementasikan secara spesifik melalui Program 5 Takol: Tata Kelola Kesekretariatan, Keanggotaan, Keuangan, Perkantoran, serta Hubungan Internal dan Eksternal.
Selain itu, Sukirman juga menyoroti esensi peran PGRI sebagai organisasi profesi, dengan perjuangan utama memuliakan guru melalui pemahaman dan ketaatan terhadap Kode Etik Guru.
“Kode Etik Guru bukan sekadar simbol formalitas, tetapi merupakan fondasi moral yang wajib dipahami, dihayati, dan dijalankan oleh setiap insan pendidik,” tegasnya.
PGRI terus berjuang untuk harkat dan martabat guru, peningkatan kesejahteraan, perlindungan, serta pengakuan profesi guru beserta hak atas tunjangan profesi.
“Kita ingin mewujudkan sosok guru yang profesional, bermartabat, mampu menjadi teladan, bukan hanya sekadar menuntut hak, tetapi juga sadar dan bertanggung jawab terhadap kewajiban,” tambah Sukirman.
Sukirman juga mengingatkan bahwa PGRI bukan sekadar organisasi seremonial, melainkan motor penggerak perbaikan pendidikan, mulai dari pembinaan Kode Etik, pengembangan karier, hingga pengawalan kebijakan pendidikan.
Sukirman mengajak seluruh Pengurus dan Anggota PGRI dari semua tingkatan untuk tetap bersinergi dan tidak goyah.
