“Misalnya di RSUD Sayang Cianjur, fasilitas seperti CT Scan, layanan hemodialisa, hingga ketersediaan obat-obatan masih terbatas. Hal-hal seperti ini tentu harus menjadi perhatian bersama agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Masyarakat Banyak yang Tidak Tahu Sudah Terdaftar BPJS
Selain persoalan fasilitas kesehatan, Rustam juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait status kepesertaan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, masih banyak warga yang tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya telah terdaftar sebagai peserta BPJS karena tidak lagi menggunakan kartu fisik seperti sebelumnya.
Saat ini, identitas peserta BPJS cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Namun minimnya informasi membuat sebagian masyarakat belum memahami mekanisme tersebut.
“Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sudah menjadi peserta BPJS, karena sekarang cukup menggunakan NIK atau KTP. Padahal premi mereka setiap bulan dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD,” ungkapnya.
Koordinasi Perbaikan Data Kependudukan
Komisi IV DPRD Cianjur terus melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
