Koordinasi tersebut difokuskan pada penyelesaian persoalan data kependudukan yang sering menjadi kendala dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
Rustam menyebutkan masih banyak masyarakat yang status kepesertaannya tidak aktif atau tidak muncul dalam sistem akibat persoalan administrasi kependudukan.
Permasalahan tersebut antara lain ketidaksinkronan data NIK, perbedaan data antara KTP dan Kartu Keluarga (KK), maupun masalah administrasi lainnya.
“Masih ada masyarakat yang kepesertaannya tidak aktif karena masalah data kependudukan. Misalnya NIK yang tidak sinkron atau data antara KTP dan KK yang berbeda,” jelasnya.
DPRD Lakukan Sosialisasi kepada Masyarakat
Sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan tersebut, DPRD Cianjur juga aktif melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat terkait akses pelayanan kesehatan.
Kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai forum, termasuk saat pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
