” Kami menilai bahwa ada unsur dipaksakan Ranperda APBD pokok TA 2024 dibahas dan kesannya terburu-buru, karena pekan ini juga akan disahkan. Padahal waktu masih terlalu panjang hingga akhir November. Apabila Banggar DPRD Luwu kemudian mengesahkan menjadi Perda, kami menilai itu cacat hukum,” Ungkap Ismail Ishak
Baca Juga Ini Asep Guntur Lantik dan Kukuhkan 983 Pengurus Komunitas Sosial Bagong Mogok 2024-2029
Powered by Inline Related Posts
Ismail Ishak mengatakan, Ranperda APBD pokok TA 2024 Kabupaten Luwu berpotensi cacat hukum apabila ditetapkan saat ini, karena diawal Rapat Paripurna penyerahan pada tanggal 30 Oktober 2023 suasana rapat tidak quorum karena hanya segelintir anggota DPRD Luwu yang hadir, sehingga produk yang telah ditetapkan merupakan produk ranperda yang tidak melalui mekanisme dan aturan di lembaga legislatif,
