Kepemimpinan Ketua DPC Demokrat Tidak Transparan
Selain itu, kata Hadi kepemimpinan Ketua DPC Partai Demokrat yang tidak transparan, hal ini terjadi pasca Pileg 2024, bermula dari struktur dari 32 DPAC yang aktif hanya 25 Kecamatan, sementara 7 DPAC tidak jelas, ada nama tidak ada orangnya, hal ini menyebabkan dana saksi yang dikeluarkan dari DPP menjadi acak acakan.
Menurut informasi dari berbagai ranting yang tidak menerima, uang saksi yang seharunya diberikan terhadap ranting untuk didistribusikan terhadap saksi malah dibagikan ke beberapa caleg sesuai keinginan ketua DPC.
Alhasil, saksi yang sudah dibentuk terkesan diabaikan. Terbukti Partai Demokrat dikabupaten Cianjur tidak memiliki perwakilan di DPR- RI dan di DPRD Provinsi Jabar dari dapil Cianjur, sedangkan perolehan kursi di DPRD Cianjur hanya mendapatkan 5 kursi.
“Tidak transparan pengelolaan keuangan partai, seperti dana kesbang dan dikpol yang dimana harusnya disampaikan terhadap pengurus dan kader, ini terkesan pengelolaan Partai seperti mengelola Perusahaan,” terang Hadi.
