Menurutnya, Musrenbang merupakan implementasi nyata pendekatan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat (bottom-up planning), di mana aspirasi publik menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Musrenbang ini harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus diselaraskan dengan kebijakan strategis pemerintah atau top-down policy,” ujar Metty.
Fokus Integrasi Kebijakan dan Tantangan Pembangunan
Ia menambahkan, penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada berbagai tantangan, di antaranya dinamika ekonomi global dan nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kebutuhan pemerataan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Dalam konteks tersebut, integrasi antara pendekatan bottom-up dan top-down dinilai penting agar perencanaan pembangunan dapat berjalan sistematis, terukur, dan tepat sasaran.
Prioritas DPRD: Ekonomi hingga Infrastruktur
DPRD Kabupaten Cianjur menyoroti sejumlah prioritas pembangunan yang perlu menjadi perhatian, meliputi:
