Menurutnya, peran pejabat pembina kepegawaian, termasuk sekretaris jenderal dan sekretaris daerah, menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi program berjalan optimal.
“Peran pejabat pembina kepegawaian, termasuk sekretaris jenderal dan sekretaris daerah, menjadi krusial dalam memimpin implementasi serta memantau keikutsertaan ASN. Partisipasi pegawai nantinya akan dipantau secara berkala melalui sistem INDATA,” ujarnya.
Rini juga menjelaskan bahwa keikutsertaan ASN dalam program tersebut nantinya akan menjadi bagian dari pengembangan talenta melalui kerangka 9 Kotak Manajemen Talenta (9-Box Talent Management) yang saat ini tengah dikembangkan Kementerian PANRB.
“Saya minta komitmen bapak ibu sekalian untuk selalu mendorong para pegawainya,” pungkasnya.
Perkuat Fondasi Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Emas 2045
Melalui kolaborasi antara KPK, Kementerian PANRB, LAN, dan BKN, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi nasional dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Program E-Learning ASN Berintegritas diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat reformasi birokrasi sekaligus membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.
Dengan penguatan karakter aparatur sejak dini dan pemanfaatan teknologi pembelajaran yang adaptif, pemerintah berharap lahir birokrasi yang mampu menjawab tantangan masa depan serta mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.
