“Harus dicek dulu menu, rasa, hingga kondisi makanan. Jangan langsung dibagikan tanpa pemeriksaan,” ujar Firman.
Ketiga, penguatan koordinasi dengan unsur kewilayahan seperti pemerintah desa dan kecamatan agar persoalan yang muncul dapat ditangani secara struktural.
Legalitas dan Penyegelan Dapur MBG Masih Dikaji
Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Cianjur, Sirojudin, menyampaikan sejumlah aturan terkait legalitas dapur MBG, termasuk persoalan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan standar administrasi lainnya, masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Kami masih menunggu informasi lanjutan dari pimpinan. Hasil rapat dengan Menko Ekonomi disebutkan sedang ditinjau apakah persyaratan tertentu nanti diwajibkan atau tidak,” ujarnya.
Terkait isu penyegelan dapur MBG yang sempat terjadi di wilayah Cikaroya, pihaknya belum memberikan kesimpulan karena investigasi masih berlangsung.
“Kalau secara aturan, pemberhentian operasional dapur harus memiliki dasar administratif berupa surat resmi. Saat ini masih ditinjau dan investigasi lapangan masih berjalan,” kata Sirojudin.
Ia menambahkan pihaknya bersama unsur terkait akan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Koordinasi Berkelanjutan Dinilai Jadi Kunci
Melalui rakor perdana tersebut, Satgas MBG Kabupaten Cianjur berharap seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai standar pelaksanaan Program MBG.
Koordinasi berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar program yang ditujukan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat itu berjalan aman, tepat sasaran, serta sesuai regulasi.
