Menanggapi hal itu, Firman menilai sosialisasi teknis memang belum sepenuhnya merata sehingga diperlukan pembinaan berkala.
> “Ke depan kami akan sering melakukan rapat koordinasi maupun tatap muka dengan pihak SPPG, PIC, yayasan, koperasi, dan mitra agar optimalisasi layanan pemberian MBG bisa lebih baik,” ungkapnya
Ia menyebut Satgas MBG dibentuk dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, sektor pangan, serta instansi lainnya.
Dengan keterlibatan lintas sektor tersebut, diharapkan setiap persoalan dapat segera ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
Pengawasan Keamanan Pangan Jadi Prioritas
Selain koordinasi kelembagaan, aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama Satgas MBG. Firman menjelaskan pihaknya fokus pada pengawasan bahan baku makanan yang digunakan dapur penyedia MBG.
Pengawasan mencakup legalitas pangan, keamanan bahan, hingga rantai distribusi.
“Apakah bahan baku sudah memiliki PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan), kemudian bagaimana kadar pestisida pada sayuran, apakah ada kandungan formalin pada lauk-pauk, termasuk rantai pasok distribusinya. Itu menjadi bagian pengawasan kami,” jelasnya.
Ia mengatakan pemeriksaan dilakukan melalui uji laboratorium terhadap sejumlah komoditas pangan yang beredar di pasar tradisional maupun pasar induk.
