Walaupun pihak PT Masmindo dan PT Petrosea kata Ismail Ishak sudah pernah dipanggil oleh DPRD untuk Rapat Dengar Pendapat namun hal itu ternyata tidak di indahkan oleh pihak perusahaan.
“Sepertinya perekrutan tenaga kerja di Masmindo dalam hal ini Sub kontraktornya, PT Petrosea dan PT ALU harus menggunakan orang dalam sehingga bagi warga lokal yang tidak punya jaringan atau yang diistilahkan orang dalam akan susah masuk kerja dalam perusahaan tambang emas tersebut” ucap Ismail.
Menurutnya, masuknya perusahaan-perusahaan ke Luwu tersebut justru akan menimbulkan konflik sosial atau kecemburuan warga lokal jika perekrutan tenaga kerja itu justru menganut sistem nepotisme atau orang dalam dan itu akan menjadi ancaman kesenjangan sosial serta ancaman timbulnya konflik.
“Alasan Perusahaan selalu mengatakan jika menggunakan warga lokal dengan dasar KTP warga Luwu. Mungkin memang itu benar dasar penerimaannya menggunakan KTP Luwu, tapi dari beberapa fakta yang kami temukan di lapangan, jika warga tersebut mengurus KTP pindah masuk ke Luwu bukan pribumi. Kuat dugaan kami ada oknum dalam perusahaan tersebut sebagai makelar atau mafia tenaga kerja, dia memanggil orang luar daerah masuk kerja kemudian mengurus KTP Luwu agar dokumennya ber KTP Luwu, sehingga warga lokal tidak punya kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di perusahaan tersebut.(*)
