6.509 Peserta Pindah Domisili Masih Ditanggung Cianjur
Lebih parah lagi, BPK menemukan 6.509 peserta yang sudah pindah domisili keluar Kabupaten Cianjur, tetapi masih ditanggung menggunakan APBD Cianjur. Dampaknya, dana sebesar Rp246.040.200 mengalir untuk peserta yang sudah tidak berhak. Dengan temuan ini, BPK menilai pengelolaan data peserta tidak hanya lemah, tetapi nyaris tanpa kontrol dan verifikasi.
BPK: Dinas Kesehatan Lalai dan Tidak Melakukan Pengawasan
BPK menyebut secara tegas bahwa Dinas Kesehatan, Tidak melakukan verifikasi dan validasi data peserta, Tidak mengendalikan pembayaran iuran, Tidak berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait kompensasi peserta meninggal dan pindah domisili, Tidak memiliki kebijakan pemutakhiran data yang memadai.
Dengan kata lain, Dinas Kesehatan menyalurkan anggaran tanpa memastikan kebenaran data, sebuah tindakan yang jelas bertentangan dengan prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan negara.
