BANDUNG,- Daftar tunggu jamaah haji reguler di Indonesia hingga kini telah mencapai 5.073.767 orang. Sebab itu Kementrian Agama (Kemenag) Republik Indonesia sebagai penyelenggara ibadah haji sudah sepatutnya membuat perencanaan yang baik untuk musim haji mendatang.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. Tb. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si, saat menjadi narasumber Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Angkatan I di Mason Pine Hotel Bandung, Sabtu (12/11/2022).
“Penyelenggaraan ibadah haji pada situasi pandemi Covid-19 dilakukan sangat terbatas, hanya untuk jamaah Arab Saudi atau warga negara lain yang ada di Arab Saudi saja. Hal tersebut tentu saja berakibat pada semakin menumpuknya daftar tunggu atau waiting list jamaah haji,” kata Tubagus Ace Hasan Syadzily atau biasa disapa Kang Ace dihadapan puluhan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), para penyuluh keagamaan se-Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan peserta lainnya.
Kehadiran Kang Ace yang didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Ajam Mustajam, M.Si, Ketua MUI KBB, KH. Moh. Ridwan serta Kepala Kantor Kemenag KBB, H. Asep Ismail, M.Si mendapat sambutan meriah dari para peserta Jamarah.
“Alhamdulilah pada tahun 2022 kegiatan ibadah haji dari luar negara Arab Saudi bisa dilaksanakan kembali dengan lancar. Bahkan saya waktu haji kemarin sempat berdiskusi dengan para jamaah haji yang berasal dari KBB,” sebut Kang Ace.
Jumlah daftar tunggu jamaah haji itu, kata Kang Ace, belum termasuk dari daftar waiting list jamaah haji khusus yang jumlahnya mencapai 97.701 orang. Padahal kata dia semakin lama antrian jamaah, semakin banyak dana setoran jamaah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Untuk itu kita telah melakukan evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 1443/2022 agar kedepan penyelenggaraan ibadah haji bisa semakin baik,” ujar Kang Ace.
Kemenag, kata Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat ini, harus memberikan penjelasan kuota yang tidak terpenuhi, dari 100.051 kuota, terpenuhi 99.887 jamaah yang berangkat. Termasuk pelayanan di Masyair yang dirasa tidak seperti yang diharapkan.
“Pelayanan di Masyair, walaupun terjadi peningkatan (layanan) namun ini tidak sebanding dengan biaya yang diberikan,” sambung Kang Ace.
Dijelaskan Kang Ace, sisa anggaran dari penyelenggaraan haji masih besar yakni Rp. 546 miliar. Kemenag juga harus mendorong terciptanya ekosistem ekonomi haji, yaitu bagaimana produk-produk Indonesia betul-betul bisa dimanfaatkan bagi jamaah haji Indonesia juga.
“Jadi jangan sampai misalnya sayur-sayuran dari Thailand, kemudian Ikan Patin dari Thailand, beras dari Vietnam. Jadi ini harus ada komitmen politik kita untuk mendorong agar haji ini kembali ke kita juga” ungkapnya.
Komisi VIII DPR RI, kata dia, terus mendorong kualitas penyelenggaraan lebih baik melalui berbagai revisi regulasi tentang haji seiring dengan dinamika, tantangan serta perkembangan yang terjadi.
“Kemarin kita tidak membayangkan akan ada Covid, kedepan maka pelayanan kesehatan harus lebih kuat dan dipersiapkan. Jangan sampai ada kebijakan tambahan kuota 10 ribu jamaah kita justru kelabakan padahal ada banyak jamaah yang masuk daftar tunggu,” jelas Kang Ace.
Revisi regulasi tersebut, kata Kang Ace, salah satunya menjadi jawaban terkait situasi yang terjadi. “Makanya dalam revisi UU Haji kita akan memasukan pasal-pasal tentang pengaturan pengelolaan visa haji yang menjadi tiga kelompok yakni visa reguler, visa khusus dan visa untuk haji furodah,” sambungnya.
Terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Ajam Mustajam, M.Si, mendesak pemerintah bisa menentukan standarisasi subsidi haji dan disampaikan kepada masyarakat terutama para jamaah lebih awal.
Ajam juga meminta karena jamaah haji dari Jabar itu potensinya sangat besar maka kedepan tata kelola haji dan umrah juga bisa berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
“Alhamdulilah mulai November 2022 setiap jamaah haji dan umrah akan berangkat dari jdari Bandara Kertajadi. Perputaran dana umroh Jabat yang mencapai 9 triliun pertahun tentu harus berdampak pada ekonomi Jabar,” papar Ajam.***
