Persoalan data yang carut marut ini juga pernah menjadi atensi DPRD Luwu. Pada waktu itu DPRD Luwu mengundang Dinkes Luwu, Dinsos, Disdukcapil, dan BPJS Kesehatan rapat bersama membahas Luwu menuju UHC di ruang Komisi 1, Selasa, 4 Juni 2024.
Dalam rapat itu, disimpulkan bahwa jalan Kabupaten Luwu untuk menuju Universal Health Coverage atau UHC atau sederhananya 90 persen masyarakat tercover jaminan kesehatan ialah tidak hanya terkendala anggaran saja, tetapi juga data yang saling tidak sinkron.
Basaruddin anggota dewan dari Partai Nasdem mengatakan, pihaknya setelah mencermati persoalan susahnya Luwu menuju UHC, selain anggaran menjadi kendala utama, juga sistem data yang belum siap.
“Setelah kita cermati, masalah kita bukan pada suatu anggaran. Karena kalau mau dorong anggaran sekian miliar lalu kemudian data carut marut maka dipastikan sia-sia,” kata dia, saat rapat bersama, Dinkes Luwu, Dinsos, Disdukcapil, dan BPJS Kesehatan.
