Evaluasi dan Kemungkinan Penarikan
Hendra mengungkapkan, masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kekurangan kendaraan operasional, sementara ada kendaraan dinas yang justru digunakan tidak sesuai peruntukan.
“Ada dinas yang mengeluh kekurangan mobil untuk pelayanan, sementara kendaraan justru dipakai organisasi non-pemerintah. Ini akan jadi bahan peninjauan kembali,” tegasnya.
Jika terbukti ada pelanggaran berulang, Pemkab membuka kemungkinan untuk menarik kembali kendaraan dinas. “Kalau memang terbukti melanggar, bisa saja ditarik. Itu kembali pada kebijakan pimpinan daerah,” ujarnya.



