“Kami sangat menyayangkan adanya temuan kelebihan bayar yang mencapai miliaran rupiah ini. Hal ini mencerminkan lemahnya manajemen pengawasan di internal Disdikpora Cianjur. Kami meminta pihak Kejaksaan untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas atas hal tersebut,” tegas Riki dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan bahwa besarnya nilai selisih—mencapai Rp3,5 miliar dari 17 paket pekerjaan—menunjukkan adanya dugaan kelalaian atau bahkan kesengajaan yang bersifat sistematis dalam pelaksanaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2024.
Desakan Penegakan Hukum sebagai Efek Jera
LKBH-BAN menekankan bahwa transparansi dalam penggunaan anggaran publik adalah harga mati. Riki berpendapat bahwa keterlibatan aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini Kejaksaan, sangat diperlukan untuk memastikan apakah ada unsur tindak pidana korupsi di balik “salah hitung” tersebut.
