CIANJUR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengungkap tabir permasalahan yang lebih luas dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Cianjur untuk Tahun Anggaran (TA) 2024. Selain temuan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, BPK juga menemukan ketidaksesuaian pertanggungjawaban pada Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan di sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Temuan BPK di Cianjur: Selain Dana BOS, Anggaran PKBM Senilai Puluhan Juta Turut Bermasalah
