CIANJUR – Transformasi pelayanan publik berbasis teknologi tidak cukup hanya menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan serba digital.
Lebih dari itu, pemerintah dituntut mampu membangun hubungan timbal balik yang kuat dengan masyarakat melalui tata kelola digital yang partisipatif dan inklusif.
Kepala Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., S.A.P., M.Hum.,
dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Layanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Cianjur” yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Senin (8/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penelitian disertasi kandidat doktor Neli Yuliawati, yang mengkaji efektivitas teknologi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan publik.
Digital Governance Jadi Arah Baru Pelayanan Publik
Dalam pemaparannya, Prof. Nandang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi pemerintahan saat ini harus diarahkan pada konsep digital governance atau tata kelola digital, bukan sekadar digital government yang selama ini lebih menitikberatkan pada penggunaan teknologi oleh pemerintah secara satu arah.
Menurutnya, digital governance menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pelayanan publik, sehingga tercipta hubungan yang saling terhubung antara pemerintah dan warga.
