Ia juga menilai bahwa salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam penelitian disertasi tersebut adalah unsur demokrasi partisipatif, yakni keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik digital.
Aspek tersebut berpotensi menjadi unsur kebaruan atau novelty dalam penelitian tingkat doktoral karena berupaya menggabungkan efektivitas teknologi dengan penguatan partisipasi publik.
“Sebuah penelitian doktor harus menghadirkan temuan baru yang orisinal dan memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik pemerintahan. Karena itu penelitian ini diarahkan untuk menemukan model pelayanan publik digital yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga mampu memperkuat partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Wujudkan Pelayanan Publik yang Modern dan Inklusif
FGD yang digelar di Kabupaten Cianjur menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengumpulan data penelitian. Melalui berbagai masukan dari peserta, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pelayanan administrasi kependudukan serta tantangan transformasi digital yang dihadapi pemerintah daerah.
Hasil penelitian tersebut nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan sekaligus menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, inklusif, dan berbasis partisipasi masyarakat.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah dituntut terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Namun demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah membangun komunikasi, kolaborasi, dan kepercayaan publik melalui tata kelola digital yang baik.
FGD ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan semangat digital governance yang kini menjadi arah baru pembangunan pelayanan publik di Indonesia.(dkh)
