PKBM NF: Ditemukan pengadaan fiktif dan bukti tidak lengkap senilai Rp13.000.000,00. Kasus ini mencakup pembelian 2 unit AC Split yang pertanggungjawabannya tidak didukung bukti fisik.
PKBM AF: Ditemukan bukti pengeluaran yang tidak sah dan tidak lengkap senilai Rp58.500.000,00. Permasalahan ini didominasi oleh ketidakmampuan PKBM dalam menyajikan dokumen bukti pengeluaran yang valid.
BPK Desak Tindak Tegas; LKBH Baladhika Adhyaksa Minta Kejaksaan Turun Tangan
Merespons sederet temuan massal yang saling menguatkan ini, BPK RI Perwakilan Jabar merekomendasikan Pemkab Cianjur melalui Kepala Disdikpora untuk segera melakukan penyetoran kembali total temuan senilai miliaran rupiah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai bentuk pemulihan kerugian keuangan negara yang sah.
Namun, persoalan ini tidak berhenti pada sekadar pengembalian uang. Temuan BPK ini memantik reaksi keras dari elemen masyarakat sipil. Direktur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Baladhika Adhyaksa Nusantara (LKBH-BAN), Riki Rizki, SH., menyatakan sikap penyangkalan dan keprihatinan mendalam atas fakta-fakta yang terungkap dalam laporan BPK tersebut.
