3. Kecamatan Sukaresmi – Bukti Pertanggungjawaban Tidak Tersimpan dan Tidak Lengkap (Rp61.075.750)
BPK menemukan belanja BBM perjalanan dinas tanpa bukti, serta pembelian surat kabar, pemeliharaan gedung, BPJS, dan pengeluaran lain tanpa dokumentasi lengkap.
Camat dan operator kecamatan berdalih bahwa banyak bukti hilang saat perpindahan ruang penyimpanan dokumen. Meski sebagian bukti disusulkan kemudian, nilai ketidaklengkapan masih besar, yaitu Rp61.075.750.
Dana tersebut juga telah disetorkan ke RKUD pada 16 Mei 2025.
Tidak Sesuai Ketentuan Perundang-undangan
Temuan BPK membuktikan bahwa kecamatan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, antara lain:



