“Kebijakan seperti ini harus kita dukung penuh. Penegakan akuntabilitas keuangan daerah tidak boleh hanya berhenti pada audit, tapi harus sampai pada penindakan nyata terhadap pelanggaran,” ujar Yunan.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat hukum, dan lembaga pengawasan agar praktik penyalahgunaan keuangan publik dapat dicegah sejak dini.
Seruan untuk Daerah Lain
Yunan berharap, sikap tegas Bupati Majalengka dapat menjadi preseden positif dan inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia.
