CIANJUR — Program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, “Jabar Caang”, yang menyediakan pemasangan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga prasejahtera, kembali menjadi sorotan.
Di Kabupaten Cianjur, program tersebut diduga bermasalah dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sekretariat Gabungan Aktivis Pergerakan Jawa Barat (SETGAB) menuding adanya pelanggaran, pungutan liar (pungli), hingga praktik jual beli unit KWH gratis yang seharusnya diberikan cuma-cuma kepada warga miskin.
Temuan tersebut tertuang dalam Pernyataan Sikap Bersama yang dirilis hari ini, sekaligus mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan menyeluruh atas realisasi program tahun 2023, 2024, dan 2025.
Dugaan Jual Beli KWH dan Penerima Tidak Tepat Sasaran
Ketua Tim Advokasi SETGAB, Wahyudin, mengatakan investigasi awal mengungkap sejumlah kejanggalan di lapangan. Program yang semestinya meringankan beban warga kurang mampu justru diduga dimanfaatkan sebagai ajang transaksi ilegal.
“KWH tidak sesuai dengan nama penerima. Kami menduga unit KWH ini telah diperjualbelikan,” tegas Wahyudin usai aksi demonstrasi di kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur, Jawa Barat.
Wahyudin memaparkan, sejumlah warga di Kecamatan Karangwangi dan Bojongpicung mengaku harus membayar untuk mendapatkan KWH yang seharusnya gratis.
