Selain itu, pendidikan antikorupsi dan penguatan budaya integritas sejak usia dini juga menjadi salah satu prioritas yang diproyeksikan mampu mencegah kebocoran anggaran sebelum praktik korupsi terjadi.
DPR Dukung Penguatan Kapasitas KPK
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyampaikan dukungan terhadap penguatan postur anggaran KPK.
Menurutnya, tantangan pemberantasan korupsi saat ini semakin kompleks dengan pola yang lebih canggih dan melibatkan lintas wilayah bahkan lintas negara.
Karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi pendukung, serta independensi lembaga dinilai menjadi kebutuhan penting yang harus didukung pembiayaan negara secara memadai.
KPK juga mengapresiasi berbagai masukan dan pengawasan yang diberikan Komisi III DPR RI dalam pembahasan RKA 2027.
Bagi KPK, sinergi dengan legislatif menjadi bagian penting untuk memastikan arah kebijakan pemberantasan korupsi tetap berjalan secara progresif, akuntabel, serta berorientasi pada perlindungan aset dan kepentingan bangsa.
